Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Inggrid Kansil di Jakarta, Senin, mengatakan, RUU PRT harus bisa mengakomodir tidak hanya dari kalangan pembantu rumah tangga saja, melainkan juga para pengguna jasa.
"Jangan sampai karena undang-undang yang tidak aplikatif, justru semakin banyak perempuan yang menjadi pengangguran, karena tidak ada lagi yang mampu mempekerjakan mereka sebagai pembantu rumah tangga," katanya.
Inggrid mencontohkan soal batas upah. Menurutnya, jika upah PRT dibatasi Rp800 ribu-Rp1 juta per bulannya, tentu saja akan memberatkan masyarakat yang berasal dari golongan menengah, karena hanya mampu menggaji Rp300 ribu sampai Rp500 ribu. Padahal, kebanyakan masyarakat Indonesia mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga karena faktor ingin menolong, bukan hanya karena kebutuhan belaka.
"Belum lagi soal batasan usia yang kenyataannya justru banyak pembantu rumah tangga yang usianya di bawah 18 tahun. Dengan adanya undang-undang ini nantinya mereka sudah tentu tidak bisa bekerja lagi," ujarnya.
Akibatnya, kata Inggrid, para pekerja informal itu pada akhirnya akan memilih jalan pintas untuk bisa menghidupi keluarganya. "Bisa jadi mereka akhirnya dapat terjerumus prostitusi. Sebagai perempuan, saya tidak ingin ada perempuan lain yang harus terjerumus ke pekerjaan ‘haram’ itu," katanya.
Ia mengusulkan, lebih baik jika para pengguna jasa ditekankan untuk bisa memberikan pendidikan yang lebih baik pada pembantu rumah tangga ketimbang harus dipaksa menggaji lebih dari kemampuannya.
"Batasi saja jam kerja pembantu rumah tangga itu. Misalnya, 8 jam mereka bekerja, dan sisanya mereka belajar, baik sekolah formal maupun program informal yang mungkin biayanya ditanggung oleh majikan. Dengan begitu, diharapkan mereka tidak akan selamanya menjadi pembantu rumah tangga. Selain itu, dengan adanya pendidikan, diharapkan akan tercipta pekerja rumah tangga yang punya skill dan berpendidikan," demikian Inggrid.(*)
(Ant/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
