Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaan proses pilkada serentak khususnya saat pemungutan suara pada Rabu (9/12), salah satunya penerapan protokol kesehatan COVID-19 di tempat pemungutan suara (TPS).
"Masih ada beberapa TPS yang belum menerapkan protokol kesehatan. Mungkin jumlahnya tidak terlalu signifikan dari jumlah total 300 ribu TPS, ini akan menjadi kajian Komisi II DPR," kata Arwani di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema "Membaca Proses Demokrasi Pilkada di Tengah Pandemi" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Pembicara lain dalam diskusi tersebut adalah komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar.
Arwani memberikan catatan lain yaitu terkait nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada 2020, demokrasi bukan hanya pada terbatas pada proses dan teknis pelaksanaan pilkada seperti siapa pemenang, berapa suaranya, berapa tingkat partisipasinya, tetapi juga nilai-nilai dalam proses demokrasi.
"Nilai-nilai demokrasi menjadi perhatian kita semua. Salah satu bentuk nilai demokrasi adalah bagaimana kita menegakkan kedaulatan rakyat yang menjadi esensi pemilihan umum," ujarnya.
Baca juga: Menepis pertikaian wujudkan demokrasi sehat disaat pandemi
Baca juga: Rendahnya kesediaan fasilitas prokes saat pilkada disayangkan Satgas
Baca juga: 51 Distrik di Kab. Yahukimo selesai laksanakan pemungutan suara
Dia mengatakan, berdasarkan pantauannya masih banyak masalah dalam implementasi kedaulatan rakyat, seperti masih terjadi politik uang dalam Pilkada Serentak 2020.
Menurut dia, dalam Pilkada 2020, "aroma" politik uang dan kedaulatan modal sangat kuat, namun susah dibuktikan dan susah ditangkap.
Arwani berharap persoalan tersebut menjadi kajian dan perbaikan untuk ke depan agar meningkatkan standar demokrasi di Indonesia.
"Pemilih bukan memilih karena uang, seseorang maju menjadi calon kepala daerah bukan karena keinginan pemodal, tetapi maju karena mempunyai visi misi memperbaiki dan memajukan daerah," katanya.
Dia menjelaskan, nilai demokrasi lainnya adalah faktor integrasi bangsa, dalam semua proses pilkada hasilnya adalah menyatukan bangsa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Arwani melihat Pilkada Serentak 2020 memberikan sentimen positif dan momen masyarakat untuk bersatu.
Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengungkapkan masih ada persoalan klasik dalam Pilkada 2020 misalnya orang yang memenuhi syarat untuk memilih namun tidak bisa memilih.
Selain itu menurut dia, ada orang yang tidak memiliki hak pilih tapi bisa mencoblos, ada orang yang bisa mencoblos tapi mencontreng, surat suara tertukar.
Dia juga mengatakan, Bawaslu masih menemukan adanya persoalan di TPS seperti daftar pemilih tetap (DPT) tidak ditempel, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memberi tanda di kertas suara, dan tidak menandatangani kertas suara.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
