Organisasi Buruh Migran Tolak Pelarangan Kontrak Mandiri

Jakarta (ANTARA News) - Organisasi buruh migran Indonesia di Hongkong, yang bernama IMWU atau Indonesian Migrant Workers United menolak pelarangan kontrak mandiri yang diterapkan Konsulat Indonesia sejak Januari 2010.

Ketua IMWU Sringatin, dalam siara pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, menilai kebijakan pelarangan tersebut melanggar UU No 39/2004 tentang Perlindungan TKI yang mengizinkan buruh migran untuk memperpanjang kontrak dengan satu majikan secara mandiri.

IMWU menilai argumen bahwa buruh migran sebenarnya akan lebih terlindungi jika kontrak diproses lewat agensi adalah tidak benar karena pelanggaran justru marak terjadi ketika buruh migran dipaksa masuk lewat agensi.

Sringatin memaparkan, setiap buruh migran Indonesia pendatang baru telah dikenakan biaya penempatan minimal 21.000 dolar Hong Kong dan ketika memproses kontrak baru harus membayar biaya lagi antara 1.500 - 15.000 dolar Hong Kong kepada agensi.

Ia juga menuturkan buruh migran Indonesia di Hong Kong telah melakukan dua kali aksi protes di depan konsulat yaitu pada tanggal 1 dan 16 Mei.

"Kami sudah dibuat tidak berdaya dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan kami diproses PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dan agensi," katanya.

Menurut dia, kini satu-satunya kesempatan untuk bisa bebas dari eksploitasi agensi dengan memproses perpanjangan kontrak sendiri dengan majikan yang sama juga "dirampas".

Sringatin menegaskan, bila Konsulat sungguh-sungguh ingin melindungi buruh migran maka seharusnya menghapus larangan perpanjangan kontrak mandiri dan memberlakukan kontrak mandiri bagi seluruh buruh migran Indonesia.
(M040/B010)

24 Juni 2010

Jadi justru sang komentator-lah yang tidak teliti membaca dan memahami UU PPTKILN. Sang komentator salah kutip Pasal 61 UU PPTKILN, padahal semestinya ia mengutip Pasal 59 UU PPTKILN.

Namun, Pasal 59 UU 39/2004 yang mengharuskan PLRT pulang terlebih dahulu ke Indonesia sejatinya melanggar HAM seperti diatur Pasal 27 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

0 0 Balas LaporkanHapus
24 Juni 2010

Sang komentator jelas-jelas SALAH mengutip UU PPTKILN. Yang dimaksud sang komentator sesungguhnya adalah Pasal 59 UU PPTKILN yang menyatakan bahwa TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia”.

0 0 Balas LaporkanHapus
24 Juni 2010

Tapi memang hampir semua pihak seperti pihak pemerintah BNP2TKI, Kemnakertrans, LSM dan bahkan Organisasi BMI mempercayai bahwa UU PPTKILN tidak membenarkan TKI PRT bekerja secara perseorangan di luar negeri. Dengan kata lain semua pihak meyakini bahwa UU PPTKILN mewajibkan atau memaksa TKI PRT menggunakan jasa PJTKI dan atau agensi asing.

Lebih parah sang komentator mengatakan bahwa “IMWU tidak teliti bahwa Pasal 61 UU 39/2004 mengharuskan PLRT pulang terlebih dahulu ke Indonesia”.

0 0 Balas LaporkanHapus
22 Juni 2010

Yang komentar bahwa \"Hanya TKI non PLRT yang diizinkan UU untuk memperpanjang kontraknya sendiri\", justru tak paham UU PPTKILN khususnya Pasal 105, Pasal 106 jo Pasal 7 dan Pasal 83 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

0 0 Balas LaporkanHapus
3 Juni 2010

Aktivis IMWU tampaknya tidak paham UU 39/2004. Upaya perpanjangan kontrak yang difasilitasi oleh KJRI Hong Kong justru suatu terobosan dilatarbelakangi keberpihakan KJRI kepada PLRT yang sebenarnya melanggar UU 39/2004. IMWU tidak teliti bahwa Pasal 61 UU 39/2004 mengaharuskan PLRT pulang terlebih dahulu ke Indonesia. Hanya TKI non PLRT yang diizinkan UU untuk memperpanjang kontraknya sendiri. Mbak sringatin demo anda salah alamat harusnya ditujukan ke kemnakertrans dan BNP2TKI.

0 0 Balas LaporkanHapus