Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) N Andrinof A Chaniago, pemerintah harus berpikir lebih mendalam dari aspek politik maupun etika pembanguan sebelum memutuskan mengurangi subsidi BBM sepeda motor.
"Risiko politik mengurangi subsidi BBM sepeda motor sangat besar," kata dosen ilmu politik dan kebijakan publik program pascasarjana FISIP UI itu di Depok, Jawa Barat, Minggu.
Ia mengatakan bahwa pemerintah harus berhadapan dengan 50 juta pengguna sepeda motor yang sebagian besar adalah warga kalangan bawah.
Lebih lanjut ia mengatakan, dari aspek etika pembangunan, kebijakan itu justru bertentangan dengan tujuan membangun yang harus menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
Bagi sebagian besar orang, sepeda motor adalah kebutuhan pokok karena menjadi alat untuk memudahkan urusan sehari-hari. Tanpa alat transportasi itu mereka akan keluar biaya lebih besar dan pengorbanan waktu lebih lama dalam setiap perjalanan.
Ia menegaskan selama pemerintah belum bisa menyediakan transportasi umum yg layak dan memperbanyak rumah susun untuk kalangan menengah bawah, keluarga masyarakat pengguna sepeda motor adalah keluarga yang sangat layak menerima subsidi.
(T.F006/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
