Mamuju (ANTARA News) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kesulitan sarana untuk mengawasi praktik illegal fishing yang marak terjadi.

"Illegal fishing yang marak terjadi di perairan sulawesi sangat sulit diawasi karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki," kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Sulbar, Farid Wajidi, di Mamuju, Sabtu.

Ia mengatakan, DKP Sulbar tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai berupa kapal patroli untuk meminimalisir aksi illegal fishing yang diduga marak dilakukan kapal asing dari negara lain di perairan Sulbar.

"Kami hanya mengandalkan kapal patroli pengawas illegal fishing yang terdapat dipangkalan II di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, namun tidak maksimal mengawasi illegal fishing," katanya.

Karena kata dia, kapal patroli dari pangkalan II Kota Bitung tersebut, hanya melakukan patroli selama tiga bulan sekali di perairan Sulbar sehingga tidak maksimal mengawasi illegal fishing di perairan Sulbar dan kapal asing tetap bebas mengambil ikan di perairan sulbar.

Oleh karena itu ia meminta agar pemerintah pusat dapat membantu memberikan bantuan kapal untuk digunakan mengawasi praktik illegal fishing yang ada di Sulbar ini agar dapat diminimalisir.

"Pemerintah pusat harus memberikan bantuan kapal patroli di Sulbar agar praktik illegal fishing di Sulbar dapat diminimalisir," katanya. (MFH/K004)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010