Menko Airlangga bidik UMKM dan MBR dorong inklusi keuangan

Sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif semua segmen masyarakat dengan fokus masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat lintas kelompok serta pelaku UMKM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membidik pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai fokus sasaran untuk mendorong inklusi keuangan.

“Sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif semua segmen masyarakat dengan fokus masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat lintas kelompok serta pelaku UMKM,” kata Airlangga Hartarto dalam Rakornas virtual Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis.

Menko Perekonomian mengatakan program inklusi keuangan diharapkan memecahkan masalah sosial dan ekonomi terutama mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kepemilikan penggunaan rekening dan meningkatkan kesejahteraan UMKM.

Baca juga: TPAKD percepat inklusi keuangan meski pandemi COVID-19

Menurut dia, ada enam poin kunci yang mendorong implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yakni peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen dan perluasan pembukaan rekening.

Kemudian, mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan, optimalisasi layanan agen bank atau titik layanan nonbank, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi nontunai dan penguatan pengawasan dan evaluasi keuangan inklusif.

Untuk mendukung SNKI, lanjut dia, keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam mendukung keuangan inklusif karena mampu menjangkau semua segmen sasaran.

“Saya berharap program TPAKD diperkuat dengan strategi berkelanjutan dan memaksimalkan penggunaan teknologi agar dapat lebih baik menjangkau dan memudahkan akses layanan keuangan masyarakat,” katanya.

Baca juga: Keberadaan OJK perkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini sudah ada 224 TPAKD yakni tingkat provinsi mencapai 32 provinsi dan 192 di tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah menargetkan inklusi keuangan bisa mencapai 90 persen pada 2024 melalui sejumlah strategi salah satunya dalam peta jalan TPAKD 2021-2025.

Baca juga: Pemerintah dinilai perlu fokus perluas akses pasar digital UMKM

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang diadakan OJK, hingga 2019 inklusi keuangan di Tanah Air mencapai 76,19 persen.

Sementara itu, tingkat literasi atau pemahaman keuangan mencapai 38,03 persen pada 2019.