PM Nepal Siap Mundur

Kathmandu (ANTARA News) - Perdana Menteri Nepal, Madhav Kumar "siap untuk mundur", kata juru bicaranya Sabtu, pada saat tiga partai besar berencana membentuk pemerintah berbagi kekuasaan setelah sepakat memberikan kepercayaan parlemen untuk melenyapkan krisis.

Madhav Kumar sepakat untuk mundur dalam menit-menit terakhir perundingan guna mendukung para anggota parlemen Maois yang mengajukan rancangan undang-undang, untuk memperpanjang masa jabatan parlemen, yang akan berakhir Jumat dan menyebabkan negara tanpa fungsi legislatif.

Oposisi Maois menang dalam pemilu 2008, namun pemerintah mereka jatuh tahun lalu karena ketidaksepakatan berkaitan dengan integrasi mantan pejuang mereka ke dalam tentara nasional, dan mereka mengagitasi untuk kembali berkuasa.

Sebagai partai terbesar di parlemen mereka tampaknya akan mengambil peran memimpin dalam pemerintah berbagi-kekuasaan, namun juru bicara perdana menteri mengatakan, ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan sebelum itu terjadi.

"Perdana menteri akan bertemu dengan para pemimpin dari partai-partai lain sepanjang hari, untuk membahas bagaimana hal itu akan berproses," kata Bishnu Rijal kepada AFP.

"Dia siap untuk mundur, tidak ada keraguan. Dia bukan mundur untuk mencari jalan. Tapi dia ingin meyakinkan bahwa semua isu penting masih muncul dari proses perdamaian, yang akan diselesaikan sebelum dia mundur."

Ini termasuk integrasi ribuan bekas pejuang Maois ke dalam tentara nasional, dan membubarkan sayap pemuda bersenjata partai, yakni Liga Komunis Muda, yang oleh lawan partai dikatakan sebagai kendala untuk mencapai perdamaian terakhir.

Maois menggencarkan perang sipil selama sepuluh tahun terhadap pemerintah sebelum sepakat meletakkan senjata dalam perjanjian perdamaian 2006.

Namun empat tahun kemudian, banyak ketentuan dalam kesepakatan yang masih belum dilaksanakan.

Perdana menteri juga ingin menyelesaikan masalah berapa tanah yang dikuasai oleh Maois pada saat konflik, dalam rangka mengembalikan kepada para pemiliknya yang berhak. Ini masalah penting lain dari kesepakatan perdamaian, kata Rijal.
(H-AK/A024)