Indonesia Segera Tindaklanjuti Kesepakatan Dengan Norwegia

Oslo (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti kesepakatan kerjasama dengan pemerintah Norwegia di bidang kehutanan dengan menyiapkan sembilan langkah aksi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia Jumat beberapa jam sebelum kembali ke Tanah Air.

"Sembilan tindakan ini harus kita rampungkan pada 2010.Tidak lama kita punya waktu enam bulan tapi itu cukup baik. Saya akan aktif monitoring pelaksanaan di lapangan dan saya juga akan minta laporan," kata Presiden.

Sembilan langkah yang akan segera dilaksanakan, menurut Presiden, yang pertama adalah membentuk sebuah badan seperti Badan Rekosntruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh yang memiliki kredibilitas dan transparan.

"Yang kedua, pembentukan institusi dan sistem `MRV` (monitoring, reportasi dan verifikasi) yang kredibel dan diakui internasional," tegas Presiden.

Hal yang ketiga, adalah dilakukannya penyusunan rencana aksi nasional (RAN) 2010-2011 dan yang keempat segera menerapkan moratorium izin pengusahaan hutan baru yang akan berlaku selama dua tahun.

"Yang kelima, pengiriman tim ke Brazil harus agak awal sehingga bisa dipastikan sistem kita tepat atau lebih baik. Keenam, komunikasi dengan dunia usaha dan ketujuh sinergi atau konsultasi pusat dan daerah," kata Kepala Negara.

Dua langkah terakhir yang akan dilakukan pemerintah adalah konsultasi dengan lembaga adat tentang masalah ini dan menetapkan lembaga keuangan yang akan mengurus pendanaan.

Presiden juga mengimbau semua pihak di dalam negeri mendukung kerja sama yang ditandatangani Rabu (26/5) lalu di Oslo dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Presiden mencatat ada 10 hal yang dapat menganggu kerja sama antara kedua negara tersebut.

"Hal yang pertama, pengorganisasian yang tidak tepat, kedua, tidak dilibatkannya seluruh pemangku kepentingan dan adanya rencana aksi yang tidak `workable`," kata Presiden.

Selain itu, implementasi yang tidak menyeluruh, pendanaan yang tidak memadai, kurang dan tidak tepat waktu sesuai rencana dan sistem "MRV" yang tidak kredible dan efektif.

"Juga bila masyarakat lokal merasa tidak dapat apa-apa dari kerja sama ini, kepemimpinan terutama yang berada di garis depan, camat, bupati lemah dan manakala pemberitaan pers dan pernyataan LSM yang negatif akibat kurang sinergi," kata Presiden.

Dan yang terakhir, menurut Kepala Negara, bila pengawasan termasuk "reward" dan "punishment" tidak berjalan.

"Maka tugas dan kewajiban kita mencegah jangan sampai itu terjadi. Kalau memang muncul faktor-faktor yang bisa menggagalkan kerjasama ini harus segera atasi," katanya.

Presiden bertolak menuju Tanah Air dari Oslo pukul 13:00 waktu setempat atau pukul 18:00 WIB.

Kepala Negara dijadwalkan tiba di Halim Perdanakusuma Jakarta pada Sabtu (29/5) pukul 11:00 WIB.

Sore harinya, Kepala Negara dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.(*)
(L.G003*P008/R009)