BDF diharapkan perkuat praktik demokrasi di negara-negara Asia Pasifik

Yang akan (kita, red) dengarkan (saat Bali Democracy Forum berlangsung, red) bagaimana negara-negara di Asia Pasifik [...] mencoba mencari keseimbangan antara pelaksanaan demokrasi dan menyelesaikan tantangan dari COVID-19

Badung (ANTARA) - Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 yang akan diadakan pada 10 Desember 2020 di Nusa Dua, Bali, diharapkan dapat memperkuat praktik demokrasi di negara-negara kawasan Asia Pasifik khususnya saat warga dunia mengalami berbagai pembatasan akibat pandemi COVID-19.

Harapan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah, yang ditemui di sela-sela persiapan acara di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu. Indonesia merupakan penggagas dan tuan rumah BDF, yang telah diselenggarakan rutin tiap tahun sejak 2008.

Ia menjelaskan pandemi memaksa banyak negara terpaksa membatasi berbagai kegiatan masyarakat, termasuk yang terkait dengan pemenuhan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak politik masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut Faizasyah, Bali Democracy Forum diharapkan dapat menjadi ruang untuk saling mendengar dan mempelajari respon masing-masing negara dalam memastikan praktik demokrasi tetap berjalan di tengah pandemi.

"Yang akan (kita, red) dengarkan (saat Bali Democracy Forum berlangsung, red) bagaimana negara-negara di Asia Pasifik [...] mencoba mencari keseimbangan antara pelaksanaan demokrasi dan menyelesaikan tantangan dari COVID-19," kata Faizasyah.

Saat ditanya apakah keberhasilan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan jadi salah satu pesan yang disampaikan delegasi Indonesia dalam pertemuan itu, Faiza menjawab COVID-19 mendorong negara-negara untuk memadukan penanganan COVID-19 dan pelaksanaan praktik demokrasi.

"Tidak hanya Indonesia yang sebenarnya menyelenggarakan proses demokrasi, misalnya Amerika Serikat baru saja menyelenggarakan pemilihan umum. Dengan demikian, demokrasi sebenarnya tetap berjalan, tetapi realitas COVID-19 ini merupakan kondisi yang harus disikapi secara bijak, yaitu bagaimana memadukan penanganan COVID-19, dan protokol kesehatan dengan pelaksanaan hak-hak berdemokrasi di masyarakat," terang Faizasyah.

Indonesia pada hari ini menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di 270 wilayah, yang mencakup sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan total ada 100.359.152 pemilih yang tersebar di 309 kabupaten/kota, 4.242 kecamatan, 46.747 kelurahan/desa, dan 298.939 tempat pemungutan suara (TPS).

Penyelenggaraan pilkada sempat menuai polemik di dalam negeri, khususnya dari kalangan epidemiolog dan tenaga kesehatan, yang khawatir pesta demokrasi itu akan jadi klaster penyebaran COVID-19. Namun, KPU, pada berbagai kesempatan, memastikan, pemungutan suara akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk penyelenggaraan BDF tahun ini, Indonesia, selaku tuan rumah, mengambil isu "Demokrasi dan COVID-19" sebagai tema utama pertemuan. Untuk penyelenggaraan tahun ini, BDF akan digelar selama satu hari penuh lewat pertemuan tatap muka dan virtual.

Namun, jumlah peserta yang diperbolehkan ikut pertemuan tatap muka dibatasi maksimal 50 orang.

Sejauh ini, ada 25 kepala delegasi yang memastikan hadir langsung di Bali. Sementara itu, ada lebih dari 100 perwakilan negara-negara asing dan organisasi internasional telah memastikan kehadirannya secara virtual, sebut Faizasyah.

"Beberapa duta besar yang bisa dikonfirmasi (hadir di Bali, red) sejauh ini, ada dari Uni Eropa, Afghanistan, Belanda, dan beberapa negara lain termasuk di antaranya Ethiopia," kata Faizasyah menambahkan.

BDF merupakan forum lintas negara dan lembaga yang dibentuk oleh Indonesia pada 2008. Pertemuan itu diikuti tiap tahunnya oleh perwakilan dari 57 negara peserta dan 73 negara pengamat yang berada di wilayah Asia Pasifik, serta 10 organisasi internasional.