Mogok Kerja Karena Honor PTT RSUD Tak Dibayar

Mamuju (ANTARA News) - Sejumlah Pegawai Tidak Tetap tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju, Sulawesi Barat masih memilih mogok kerja akibat honor selama berbulan-bulan belum dibayarkan oleh Pemkab Mamuju.

Pemantauan di Mamuju, Kamis, aktivitas RSUD Mamuju yang terletak di Jalan Kurungan Bassi tak seperti biasanya akibat sejumlah tenaga medis PTT memilih libur dini atau mogok kerja akibat gaji mereka tidak dibayarkan oleh pemerintah dengan alasan kas daerah tidak mencukupi alias kosong.

Akibatnya, pelayanan medis yang dilaksanakan pihak RSUD Mamuju terhadap ratusan pasien di daerah ini menjadi tidak maksimal, bahkan tak sedikit pasien yang di rawat terpaksa terlantar.

Ny Jumriani, salah seorang keluarga pasien dari desa Salokayu, Kecamatan Papalang, Mamuju, mengatakan, sejak beberapa hari terakhir ini pelayanan tenaga medis di RSUD Mamuju tidak berjalan normal akibat kurangnya tenaga medis yang masuk kerja.

"Sudah beberapa hari ini pelayanan medis di RSUD Mamuju tidak maksimal karena banyak tenaga medis PTT melakukan aksi mogok kerja," ucapnya.

Ia mengaku, kecewa dengan kebijakan pemerintah setempat karena tak mampu mengatasi masalah yang dihadapi bagi tenaga PTT medis di daerah ini, sehingga mengakibatkan ratusan pasien yang melakukan pengobatan tidak terlayani dengan baik karena jumlah antara petugas dan pasien yang dirawat tak sebanding.

"Bagaimana mungkin pelayanan medis di RSUD bisa maksimal, jika tidak diimbangi dengan jumlah tenaga medis yang bekerja. Kejadian ini muaranya karena pemerintah tak mampu mengakomodir hak-hak pekerja," ucapnya kesal.

Dikatakannya, pemkab Mamuju semestinya menyikapi masalah ini, karena pelayanan medis di RSUD sangat dibutuhkan masyarakat.

"Arah kebijakan pemerintah melalui komitemen lima, khususnya poin pertama tentang peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan kesehatan gratis hanyalah slogan," tuturnya.

Dengan demikian, kata dia, Pemkab Mamuju termasuk melakukan pelanggaran Hak Asazi Manusia (HAM) karena tak memenuhi hak-hak pekerjanya.

Oleh karena itu, momentum pemilihan kepala daerah Mamuju masyarakat akan selektif menentukan pilihannya yang mampu membawa daerah ini lebih baik dari apa yang ada saat ini.

"Jika kita salah dalam memilih, maka rakyat akan menderita selama lima tahun," ujarnya.

Kepala RSUD Mamuju, dr Titin yang dikonfirmasi mengakui bahwa para tenaga medis melakukan aksi mogok kerja karena gaji mereka belum dibayarkan.

"Kami sudah mengusulkan ke bendahara pemkab Mamuju, namun, anggaran itu belum dapat dicairkan karena kas kosong," ucapnya.

Namun, Pemkab Mamuju baru dapat mencairkan anggaran itu sekitar medio Juni mendatang karena anggaran terbatas.

"Hak-hak pegawai ini baru dapat kami bayarkan pada Juni mendatang sesuai dengan janji pihak bendahara Pemkab Mamuju," ucapnya. (ACO/K004)