PPS Boikot DPS, Tahapan Pilkada Mamuju Berantakan

Mamuju (ANTARA News) - Sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hingga saat ini masih memboikot Daftar Pemilih Sementara (DPS) karena gaji mereka tak dibayarkan, sehingga jadwal tahapan Pilkada di daerah itu berantakan.

Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju, Nahar Nasada, di Mamuju, Jumat, mengaku cemas karena sejumlah PPS yang ada di beberapa kecamatan tetap bersikukuh memboikot Daftar Pemilih Sementara (DPS) karena gaji mereka hingga saat ini belum cair.

"Kami tak bisa memaksa mereka (PPS) untuk menyerahkan DPS tersebut ke KPU karena hak-hak mereka selama tiga bulan masih terabaikan," jelasnya.

Akibatnya, kata dia, tahapan pelaksanaan pilkada Mamuju makin berantakan sehingga sangat berpotensi untuk memolorkan jadwal pilkada yang sedianya dilaksanakan 4 Agustus 2010.

"Jujur, kami sangat dihantui rasa cemas bercampur gelisah karena usulan anggaran sebesar Rp10 miliar tak kunjung cair meski pun sudah melakukan desakan terhadap Pemkab Mamuju," ucapnya.

Nahar yang juga Ketua KPU Sulbar ini menuturkan, pihaknya makin prihatin karena berhembus kabar bahwa kas pemkab yang tersimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulsel Cabang Mamuju hanya tersisa Rp4 juta.

"Rumor beredar bahwa kas Pemkab Mamuju di BPD hingga saat ini tersisa hanya Rp4 juta, tetapi sekali lagi ini hanya rumor, silahkan wartawan cek sendiri kebenarannya di BPD Mamuju," jelasnya.

Jika kondisi ini terus berlarut-larut, kata Nahar, maka dapat dipastikan pelaksanaan pilkada Mamuju akan molor dari jadwal semula.

"Bagaimana mungkin tahapan pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal jika anggaran yang dibutuhkan tidak ada," timpalnya. (ACO/K004)