"Tim audit internal telah memanggil empat orang dari tingkat terendah yakni staf sampai setingkat direktur untuk dimintai keterangan masalah pencetakan uang pecahan Rp100 ribu," katanya pada konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan masih ada beberapa orang yang akan masih dipanggil untuk dimintai penjelasan.
"Tapi ada sedikit masalah, karena tim yang saat itu bertugas saat ini sudah pensiun semua, sehingga kami perlu waktu untuk memanggilnya semua," katanya.
Dalam tender pencetakan uang ini, lanjutnya, dilakukan di direktorat peredaran uang dan tidak sampai ke dewan gubernur.
Budi juga mengungkapkan bahwa pencetakan uang di Austrlia, yakni Securency International and Note Printing Australia (anak perusahaan Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia/RBA) melalui penunjukan langsung.
"Hingga saat ini proses tersebut sesuai aturan dan sudah diaudit oleh BPK," katanya. Namun Budi mempersilakan KPK, DPR atau lainnya untuk melakukan audit jika dirasa perlu.
Deputi gubernur ini mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya sudah muncul lama, bahkan tahun lalu "The Age" (Surat Kabar Australia) sudah memberitakan, tapi tidak menyebut Indonesia. "Baru-baru kemarin aja (Selasa 24/5) menyebut Indonesia," ungkap Budi Rochadi.
Dia mengatakan bahwa BI sudah melakukan kontak dengan pihak RBA dan Securency International and Note Printing Australia, namun dengan Polisi Federal Australia belum dilakukan.
"Ini baru kami yang menghubungi untuk menanyakannya, pihak Australia justru belum menghubungi kami," katanya.
Harian "The Age" sebelumnya melansir, dua pejabat BI diduga terlibat suap senilai 1,3 juta dolar AS atau setara Rp12 miliar dalam pencetakan uang Rp 100 ribu dengan inisial `S` dan `M`.
Kasus isu suap ini muncul setelah perwakilan anak usaha RBA di Indonesia, Radius Christanto antara tahun 1999 hingga 2006 secara eksplisit disebut mereferensikan nilai suap ke pejabat BI ini dalam korespondensi melalui fax ke Securency International and Note Printing Australia atau Peruri Australia pada 1 Juli 1999.
(ANT/A024)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
