Depok (ANTARA News) - Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Hudi Hastowo, mengatakan penundaan penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mengandung resiko.
"Jelas ada resikonya dengan penundaan penggunaan PLTN," katanya dalam Semiloka dengan tema PLTN, Mitos dan Fakta, di Universitas Gunadrama, di Depok, Kamis.
Resiko tersebut adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli nuklir Indonesia yang bekerja di luar negeri, dan akan terhambatnya pasokan bahan baku PLTN dari luar negeri karena daftar tunggu yang semakin panjang dari negara lain.
"Kita ini negara paling siap untuk menggunakan tenaga nuklir," jelasnya.
Menurut dia beberapa daerah yang telah mengajukan sebagai tempat untuk Pusat Listrik Tenaga Nuklir yaitu Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Ia mengatakan untuk memulai program pemanfaatan tenaga nuklir dibutuhkan waktu antara 8-10 tahun, sehingga pembangkit PLTN baru bisa terealisasi pada 2019 atau 2020.
Dikatakannya teknologi PLTN saat ini sudah jauh lebih maju dibanding dengan teknologi masa lalu. Apalagi sangat menekankan keselamatan dengan hadirnya konsep PLTN generasi IV yang aman, ekonomis, dan limbahnya minimal.
(F006/A024)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
