MPR minta pemerintah percepat uji klinis vaksin COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid meminta pemerintah untuk mempercepat proses uji klinis vaksin COVID-19, sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat.

Jazilul menilai kehadiran vaksin COVID-19 produksi Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis dari China itu telah memberikan harapan baru bagi masyarakat atas penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari sembilan bulan.

"Tentu kita patut bersyukur karena vaksin sudah datang. Tinggal pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat uji klinisnya. Sehingga vaksin ini bisa segera dipakai atau diedarkan di masyarakat," ujar Jazilul dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Politikus yang akrab disapa Gus Jazil itu juga menekankan bahwa dari sisi harga, pihaknya meminta agar tidak dipatok terlalu tinggi, sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat.

"Dari sisi harga vaksin, jangan sampai ada kesan pemerintah berbisnis vaksin," kata Gus Jazil.

Dia juga meminta pemerintah untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu, dan menggratiskan bagi masyarakat miskin.

"Tentu harus ada yang disubsidi, tapi tidak semua. Artinya masyarakat yang tidak berkemampuan dan rentan itu yang diutamakan dan diberi subsidi," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Gus Jazil mengatakan sasaran utama peredaran vaksin serta kapan diedarkan juga harus disosialisasikan setelah pemerintah mengumumkan kehadiran vaksin tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi bertanya-tanya.

"Kapan diedarkan, kepada siapa saja, itu menurut saya perlu disampaikan supaya masyarakat menjadi tenang. Jadi ada harapan bahwa vaksin ini memang yang dipilih oleh pemerintah," kata dia.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tidak perlu terlalu khawatir terhadap risiko atau efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh vaksin ini. Sebab, menurut Jazilul, pemerintah pasti tidak akan menjerumuskan warganya.

"Soal risiko atau efek samping dari vaksin ini tentu pemerintah yang tahu itu, tapi nggak mungkin pemerintah menjerumuskan warganya dengan vaksin yang tidak sesuai standar," katanya.

Dengan jumlah vaksin yang terbatas, saat ini untuk tahap pertama kedatangan hanya 1,2 juta dosis, Gus Jazil meyakini pemerintah sudah memiliki data siapa yang menjadi prioritas untuk diberikan vaksin.

"Pemerintah pasti sudah punya data dan petanya siapa yang prioritas untuk diberikan vaksin terlebih dahulu. Saya yakin itu, kalau belum punya data ya kebangetan," katanya.

Diketahui, sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 dari Sinovac, China, telah tiba di Indonesia pada Minggu (6/12) malam.

Saat ini, vaksin tersebut disimpan di Kantor Pusat PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat.

Sampel vaksin akan diambil untuk pengujian mutu oleh tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Bio Farma untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Rencananya, pemerintah segera mendatangkan lagi 1,8 juta vaksin yang diperkirakan bakal tiba di Indonesia pada Januari 2021.