Golkar harap pemerintah beri kepastian keamanan vaksin Covid-19

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono, berharap pemerintah segera memberi kepastian standar kesehatan yang aman untuk pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat terkait kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dari China baru-baru ini.

"Pemerintah beri kepastian untuk keamanan vaksin Sinovac, sesuai dengan UU, kewenangannya ada di instansi BPOM. Lalu BPOM mengevaluasi terhadap vaksin itu dan dalam hal ini sudah menerima sejumlah contoh sebagai bahan evaluasi," kata Laksono, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac buatan China itu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Minggu malam (6/12).

Vaksin itu telah selesai diuji klinis tahap ketiga di China dan beberapa negara lain. Setelah mendarat, vaksin itu dibawa ke ke Kantor Pusat PT Bio Farma (Persero) di Bandung, Jawa Barat.

Baca juga: Tiga juta dosis Vaksin COVID-19 disiapkan bagi tenaga kesehatan

Kemudian BPOM akan mengkaji keamanan vaksin itu dan mengeluarkan izin edar darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) bila memenuhi syarat. Vaksin dari Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis merupakan vaksin siap suntik.

"BPOM perlu lebih cepat walaupun tetap harus hati-hati dalam melakukan evaluasi, karena hal itu akan membangkitkan rasa percaya diri individu warga masyarakat dan bangsa. Walapun vaksin bukan pengobatan tapi bisa memberi perlindungan," kata Laksono.

Setelah uji klinis dan izin edar dari BPOM sudah ada, maka hal itu dapat dipastikan bahwa vaksin tersebut aman untuk didistibusikan. "Setelah dievaluasi BPOM tentu bisa segera didistribusikan sesuai dengan rencana pemerintah sebelumnya," katanya.

Baca juga: Satgas: Butuh 70 persen populasi untuk ciptakan kekebalan komunitas

Pendistribusiannya, kata dia, sesuai dengan rencana pemerintah, yakni diutamakan kepada orang-orang yang berada garda di terdepan penanganan dan pengendalian Covid-19, di antaranya para tenaga medis, TNI, polisi, serta pejabat pusat dan daerah yang terkait langsung dengan penanggulangan Covid-19.

"Lalu kemudian diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan dibantu oleh pemerintah. Intinya saya sangat mendukung Presiden Jokowi, bahwa vaksin ini prinsipnya untuk semua masyarakat," ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan, serta sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir (3M).

Baca juga: TNI-Polri jaga kantor PT Bio Farma tempat vaksin COVID-19 disimpan

"Meski sudah ada vaksin, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini penting untuk kesehatan dan keselamatan diri kita, dan orang-orang di sekitar kita, termasuk pada pelaksanaan pencoblosan Pilkada Serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020," ujarnya.

Pada bagian lain, mantan menteri koordinator bidang kesejahteran rakyat itu mengusulkan pemberian bantuan sosial di masa pandemi yang saat ini berbentuk barang khususnya di wilayah Jabodetabek ada baiknya diganti uang tunai seperti di daerah lain di Indonesia.

Baca juga: BPOM akan kawal vaksin COVID-19 sejak kedatangan hingga ke masyarakat

Menurut dia, jika bantuan diubah menjadi uang tunai maka masyarakat akan lebih leluasa menggunakan bantuan itu di tengah pandemi Covid-19. "Masyarakat yang menerima sama, dengan adanya bantuan langsung yang sifatnya tunai, masyarakat bisa leluasa dalam membelanjakan sesuai kebutuhannya. Ini menjadi satu sisi positif dari bantuan yang sifatnya tunai," jelasnya.

Meski demikian, Laksono berharap masyarakat penerima bansos berupa uang tunai, diberikan edukasi dan pengarahan agar penggunaan bantuan tunai itu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. "Selain diberikan uang tunai, berikan juga pengarahan agar dibelikan bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari bukan yang tidak-tidak," kata dia.

Baca juga: Bio Farma akan alokasikan 568 vaksin Covid untuk diuji bersama BPOM