Komisi X DPR pantau pelaksanaan PJJ dan persiapan PTM Kota Bogor

Bogor (ANTARA) - Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor untuk memantau kondisi lapangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) serta persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Januari 2021.

Rombongan Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian dan diterima oleh Wali Kota Bogor Bima Arya berserta jajarannya di Taman Ekspresi, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Selasa.

Pada kesempatan aAnggota Komisi X DPR RI menanyakan bagaimana kondisi PJJ di Kota Bogor selama pandemi COVID-19 serta bagaimana persiapan pelaksanaan PTM yang rencanakan dimulai Januari 2021.

Bima Arya yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Fahrudin, dan Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah memberikan dukungan optimal kepada para pelajar dan guru di kota itu pada pelaksanaan PJJ.

Dukungan tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas wifi di setiap RW di seluruh wilayah Kota Bogor, memfasilitasi bantuan paket data internet dari operator, serta memfasilitasi bantuan gadged dari pihak ketiga untuk murid yang tidak mampu.

Sedangkan, persiapan PTM, Dinas Pendidikan Kota Bogor telah melakukan sosialisasi dengan menyebarkan formulir daftar periksa berisi pertanyaan fasilitas protokol kesehatan yang harus dipenuhi di setiap sekolah untuk dapat melaksanakan PTM.

Sekolah yang memenuhi persyaratan fasilitas protokol kesehatan juga harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah serta orang tua murid.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan dukungan yang diberikan Pemerimtah Kota Bogor untuk pelaksanaan PJJ menggembirakan, misalnya adanya bantuan pulsa, menyediakan fasilitas wifi di setiap RW, mendorong pihak ketiga memberikan bantuan gadget.

Hetifah juga mengapresiasi kesiapsiagaan guru dalam mengakomodasi murid dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa mengikuti PJJ.

Menurut Hetifah, soal pelaksanaan PTM mulai Januari 2021, seperti yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hal itu masih dalam diskusi. "Tidak harus dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah, karena kondisi daerah berbeda-beda," katanya.

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan di Kota Bogor tren penularan COVID-19 masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi setiap hari serta tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien positif COVID-19 di rumah sakit.

Berdasarkan data harian penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Bogor, warga Kota Bogor yang terkonfirmasi positif COVID-19, pada hari ini, ada 59 kasus.