"Mereka kagum dengan banyaknya pulau yang kita miliki karena salah satunya mereka paham bahwa tantangan yang kita hadapi pasti berat, tantangan pasti lebih beragam dibandingkan mereka yang hidup dalam satu pulau," kata Irine dalam seminar BKSAP bertajuk "Tantangan dan Peluang Diplomasi Parlemen dalam Pemulihan Pasca COVID-19" yang berlangsung secara daring, di Jakarta, Selasa.
Baca juga: DPR serukan penguatan tata kelola migrasi global
Baca juga: BKSAP DPR ingatkan pendekatan damai hadapi permasalahan internasional
Menurut anggota Komisi X DPR RI itu, para anggota parlemen yang tergabung dalam IPU selalu diminta untuk berbicara mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi negara masing-masing untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals / SDGs).
"Kami menyebutnya country update, jadi bagaimana ceritanya, apa solusi yang ditempuh, kesulitan apa saja, sekaligus bersama mengemban tanggung jawab sebagai warga dunia dalam pencapaian SDGs," kata Irine.
Tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibahas dalam forum IPU terdiri dari 17 poin yang bersifat sangat mendasar, seperti pengentasan kemiskinan, fasilitas kesehatan, pendidikan berkualitas, hingga pemberdayaan perempuan.
Namun bagi negara lain, Indonesia mungkin tampak sangat berat mengembang tugas dan tanggung jawab tersebut, jika melihat ada banyaknya pulau dan penduduk yang mesti dikelola. Terutama di kawasan wilayah Indonesia bagian timur yang relatif tertinggal dalam pembangunan daripada wilayah lainnya.
"Di sana saya dan anggota parlemen RI yang lain selalu memastikan bahwa kami memiliki peran untuk memastikan komitmen pemerintah Indonesia, memastikan bahwa kita berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2030. Jadi memastikan SDGs itu bisa terlaksana tepat waktu (on time) di Indonesia," kata Irine.
Baca juga: DPR gagas pelembagaan pengawasan SDG’s di 133rd IPU Assembly
Baca juga: Konsep SDGs desa Indonesia layak edukasi dunia
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
