Jakarta, 26/5 (ANTARA) - Pada tanggal 1 - 4 Mei 2010, telah diselenggarakan rangkaian sidang The 43rd Annual Meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank (ADB) di Tashkent, Uzbekistan yang dihadiri oleh 67 negara anggota termasuk Indonesia. Dalam pertemuan tahunan tersebut, dihasilkan beberapa hal antara lain: (i) pengalokasian dana US$ 2,5 miliar untuk Counter Cyclical Support Facililty, (ii) peningkatan pembiayaan clean energy sampai US$ 2 miliar setiap tahun sampai 2013, (iii) kerjasama dengan Climate Investment Fund (CIF) dalam meningkatkan sumber pendanaan untuk strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan (iv) pengenalan inisiatif baru ADB's Asia Solar Energy Initiative guna mendorong pengembangan energi surya di negara berkembang di kawasan Asia.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, sebagai alternate governor, mengharapkan agar ADB dapat memberi Indonesia akses pendanaan yang lebih luas, termasuk Deferred Drawdown Option (DDO) type loan, pendanaan proyek infrastruktur, dan budget support financing. Selain itu, Indonesia juga mendorong partisipasi aktif ADB dalam aktivitas G-20, serta meminta ADB untuk mengembangkan fasilitas catastrophic insurance sebagai upaya menanggulangi efek jangka pendek bencana alam terhadap makro ekonomi. Terakhir, Indonesia mengharapkan agar kenaikan biaya pinjaman dapat seminimal mungkin, dan hanya dikenakan terhadap pinjaman yang disetujui setelah Juli 2010.

Selain itu, di Tashkent, Uzbekistan, pada tanggal 2 Mei 2010, diselenggarakan pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN+3 (AFMM+3) ke-13. Pertemuan dimaksud secara umum membahas perkembangan ekonomi regional serta kerja sama keuangan di kawasan ASEAN+3. Dalam pertemuan tersebut, para menteri keuangan juga membahas isu khusus terkait tindak lanjut kerja sama Multilateralisasi Chiang Mai Initiative (CMIM) dan Asian Bonds Markets Initiative (ABMI).

Menindaklanjuti perkembangan implementasi CMIM yang telah diumumkan pada 24 Maret 2010, para menteri menyetujui penyesuaian kontribusi Filipina dari semula USD 3,68 miliar menjadi USD 4,55 miliar. Meski demikian, penyesuaian ini tidak merubah jumlah total dana CMIM, sebesar USD 120 miliar, mengingat negara ASEAN-5 lainnya (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand) otomatis menurunkan kontribusinya menjadi USD 4,55 miliar atau sama dengan Filipina. Selanjutnya, untuk mendukung operasionalisasi CMIM, para menteri sepakat untuk segera menyelesaikan pendirian ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) sebagai unit surveillance independen yang akan memberikan analisa dan rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan bagi negara-negara ASEAN+3. AMRO akan berlokasi di Singapura dan diharapkan akan beroperasi pada awal tahun 2011.

Terkait dengan ABMI, para menteri mengumumkan pendirian Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) sebagai sebuah trust fund ADB dengan modal awal USD 700 juta. CGIF akan memberikan penjaminan bagi obligasi swasta di kawasan ASEAN+3 sehingga dapat mengakses pasar dengan lebih baik. Bersama dengan ADB, negara-negara ASEAN+3 akan segera membayar kontribusi dan menyelesaikan hal-hal teknis sehingga diharapkan pada akhir 2010, CGIF dapat beroperasi secara penuh.

Secara umum, dalam rangka kerja sama keuangan regional, para menteri menekankan perlunya mewaspadai tantangan baru paska krisis berupa resiko penurunan pertumbuhan. Meski disadarai bahwa kawasan Asia Timur merupakan salah satu faktor kunci pemulihan ekonomi dunia, namun para menteri melihat bahwa langkah-langkah pro aktif yang akurat perlu diambil guna mempertahankan stabilitas keuangan yang berkelanjutan.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Harry Z. Soeratin, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Keuangan

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2010