Menlu RI minta dunia dukung misi perdamaian PBB di tengah COVID

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong kemitraan global guna mendukung misi pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang tugasnya semakin berat karena pandemi COVID-19.

“Pandemi COVID-19 menjadikan tugas pasukan pemelihara perdamaian PBB semakin kompleks. Pasukan perdamaian PBB saat ini juga diminta berkontribusi dalam penanganan pandemi,” ujar Retno seperti dikutip dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang dikeluarkan pada Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Menlu RI pada sesi pembukaan pertemuan virtual Challenges Annual Forum (CAF) dengan tema “Framing Peace Operations in a Changing Global Landscape”, Senin (7/12).

Pertemuan juga dihadiri oleh menlu Norwegia dan under-secretary-general Departemen Operasi Perdamaian PBB (USGPO).

Menlu Retno menekankan pentingnya memastikan agar misi pemelihara perdamaian PBB responsif terhadap tantangan di lapangan yang selalu berubah.

Untuk itu, Menlu RI menekankan bahwa kemitraan merupakan kunci misi pemelihara perdamaian sebagai sebuah upaya kolektif dengan tanggung jawab bersama.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menekankan tiga hal penting yaitu, pertama, memastikan kembali dukungan seluruh pihak terhadap misi pemelihara perdamaian PBB.

Pasukan pemelihara perdamaian yang mendapat dukungan secara politis dan pendanaan, kata Retno, akan dapat menjalankan mandatnya secara efektif. Selain itu, juga dipandang penting untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi personel pasukan pemelihara PBB pada masa pandemi saat ini.

Kedua, pasukan yang ditugaskan harus terlatih dengan baik. Pasukan pemelihara perdamaian harus dipersiapkan dengan optimal, termasuk memastikan aspek keamanan agar mereka dapat melakukan tugas dengan baik.

Dalam hal ini, ujar Menlu, Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan bagi personel misi pemelihara perdamaian PBB melalui kemitraan erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi regional.

Ketiga, memajukan peran personel perempuan dalam pasukan pemelihara perdamaian. Komitmen Indonesia soal itu tercermin melalui Resolusi DK PBB 2538, usulan Indonesia yang disahkan pada Agustus 2020.

Untuk itu, masyarakat internasional diharapkan dapat mengambil langkah-langkah guna implementasi resolusi tersebut, termasuk melalui penguatan kapasitas dan upaya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi personel perempuan dalam misi perdamaian tersebut.

Pada sesi pembukaan, menlu Norwegia menurut keterangan Kemu RI, mengapresiasi inisiatif Indonesia dalam memajukan Resolusi 2538, dan menekankan pentingnya proses politik dalam misi perdamaian.

Sementara itu, USGPO, kata Kemlu RI, menyampaikan pentingnya kemitraan dalam mengatasi penyebab utama konflik dan pendekatan inklusif dalam upaya bina damai.

Challenges Annual Forum merupakan forum dialog antar berbagai pembuat keputusan, praktisi, dan akademisi menyangkut isu kunci dan perkembangan soal Misi Pemelihara Perdamaian PBB.

Pertemuan diselenggarakan bersama oleh Kementerian Luar Negeri RI dan beberapa lembaga kajian, antara lain Challenges Forum (CF) Swedia, Institute for Security Studies (ISS) Afrika Selatan, dan Norwegian Institute for International Affairs (NUPI).