Hanya ada 600 Psikiater untuk 230 Juta Jiwa di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Tun Kurniasih Bastaman mengatakan saat ini hanya ada sekitar 600 psikiater di seluruh Indonesia.

"Rasionya dengan penduduk sekitar satu banding setengah juta. Idealnya satu banding 30 ribu," katanya di sela seminar tentang kesehatan jiwa yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan Jakarta, Senin. Tahun lalu, Badan Pusat Statistik memperkirakan ada 231 juta jiwa penduduk Indonesia.

Dari jumlah tersebut, kata Tun Kurniasih Bastaman , 200 psikiater diantaranya bekerja di Jakarta dan sisanya di kota-kota besar lain seperti Medan, Surabaya, Bandung dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Di daerah lain sangat sedikit. Di seluruh Kalimantan saja hanya ada 11 psikiater," katanya.

Hal itu, katanya, antara lain terjadi karena jumlah fasilitas pendidikan psikiatri memang tidak banyak.

Ia menjelaskan saat ini terdapat sembilan pusat pendidikan psikiatri namun hanya enam diantaranya yang aktif. "Jumlah lulusan setiap tahun sekitar 10 orang," katanya.

Selain itu, ia melanjutkan, pusat pendidikan psikiatri tidak menerima banyak peserta didik.

"Lulusan sedikit bukan karena tidak ada peminat tapi karena penerimaannya memang sedikit, jadi peminat harus antri," katanya serta menambahkan biaya pendidikan psikiatri relatif sama dengan biaya pendidikan spesialistik kedokteran yang lain.

Kondisi yang demikian tentunya mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat.

"Karena itu kami akan berusaha melakukan terobosan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas pendidikan kesehatan jiwa. Ini akan dirumuskan dalam waktu dekat," kata Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Irmansyah.

Sementara Tun menyarankan pemerintah daerah memetakan kebutuhan dokter jiwa di wilayahnya serta memberikan beasiswa kepada putra daerah untuk menjalani pendidikan psikiatri guna mendukung kegiatan pelayanan kesehatan jiwa di daerah.

"Pemerintah daerah sebaiknya bikin kontrak dengan mereka dibiayai menjalani pendidikan psikiatri supaya setelah menyelesaikan pendidikan menjalankan tugas profesinya di daerah asal. Karena tidak mungkin semua bisa dipenuhi pemerintah pusat," katanya.(M035/A011)