Investasi China Pasca-Penandatanganan ACFTA Melonjak

Jakarta (ANTARA News) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi China dan Hong Kong ke Indonesia mengalami peningkatan pada periode setelah penandatanganan perjanjian Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) 2003-2009.

"Pada periode 2003-2009 atau pasca penandatanganan ACFTA, investasi China dan Hong Kong justru meningkat," kata Kepala BKPM, Gita Wirjawan, di sela Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR-RI, Jakarta, Senin.

Menurut Gita, investasi China tersebar di Pulau Jawa, yang meliputi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan investasi Hong Kong menyasar ke Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan Kalimantan Tengah.

Sebelum dan sesudah penandatanganan kerja sama, investor China banyak menempatkan dana di sektor industri. Sedangkan investor Hong Kong sebelum penandatanganan terbanyak di sektor industri, namun setelah penandatanganan lebih banyak masuk ke sektor properti, kawasan industri, gedung perkantoran, konstruksi dan pertambangan.

Data BKPM menunjukkan, realisasi investasi dari China 2003-2009 atau periode setelah penandatanganan ACFTA rata-rata 57,4 juta dolar per tahun, atau 0,7 persen dari total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), dengan penyerapan tenaga kerja 2.996 orang per tahun.

Angka realisasi investasi China tersebut lebih tinggi dibanding periode 1999-2002 yang hanya mencapai 2,5 juta dolar AS per tahun, dengan menyerap tenaga kerja 188 orang.

Sementara realisasi investasi Hong Kong pasca penandatanganan ACFTA mencapai 160 juta dolar AS per tahun, dengan tenaga kerja 5.682 orang per tahun.

Berdasarkan peringkat realisasi investasi negara asal, Hong Kong menempati urutan ke delapan, dan China di urutan 16. Adapun realisasi investasi Indonesia di China hingga pertengahan 2009 mencapai 2,7 miliar dolar AS dari 511 perusahaan.

Secara keseluruhan diutarakan Gita, masalah yang dihadapi investor China untuk masuk ke Indonesia adalah masalah konflik manajemen, masalah lahan, dan masalah pencemaran lingkungan serta penyalahgunaan fasilitas.
(T.R017/S004/P003)