Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Husaini Aliman, SE, yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penambahan penyertaan modal kepada BPR di Kalsel, Minggu, "Bila tidak aktif, kemungkinan bukan cuma ketinggalan, tapi keberadaan BPR di tengah-tengah masyarakat pengusaha golongan ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan modal usaha, bisa kurang bermakna."
Sekembali studi banding Pansus I dari Sumatera Utara (Sumut), dia mengatakan, Kalau perlu BPR di Kalsel menggunakan sistem "jemput bola" dalam upaya pengembangan usaha, sehingga keberadaannya bisa lebih bermakna, baik bagi daerah maupun masyarakat.
Menurut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalsel itu, sejumlah bank konvensional belakangan ini juga menyediakan kredit untuk UKM dengan total nilai yang tak sedikit.
Sebagai contoh, katanya, Bank BRI melalui unitnya yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kalsel juga mengembangkan sayap untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat perdesaan, terutama bagi mereka yang mengeluti UKM dan memerlukan modal.
Mengenai perkembangan BPR di Kalsel, anggota DPRD provinsi selama dua periode yang duduk di komisi II bidang ekonomi keuangan tersebut, berpendapat, hal itu nampaknya menunjukan kemajuan, walau belum sebagaimana diharapkan bersama.
"Namun setidaknya mereka sudah memberi andil kepada daerah dan masyarakat Kalsel dalam upaya menumbuh kembangkan UKM di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk hampir 3,5 juta jiwa tersebut," katanya.
"Oleh karena itu, tenam-teman di Komisi II DPRD Kalsel bersepakat merekomendasi agar pemerintah provinsi (Pemprov) setempat bisa menambah penyertaan modal ke BPR guna pengembangan pelayanan dan peningkatan ekonomi kerakyatan," kata Husaini Aliman.
Sebelumnya, Gubernur Kalsel, H. Rudy Ariffin, menerangkan, BPR di provinsinya sampai 2009 menyalurkan kredit sebesar Rp61,4 miliar untuk 28.000 nasabah atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Untuk peningkatan peran BPR di Kalsel, Pemprov sampai 2009 mengalokasikan dana penyertaan modal kepada 23 perusahaan daerah yang bergerak di bidang perbankan tersebut senilai Rp3,651 miliar.
Dengan penyertaan modal tersebut, Pemprov Kalsel mendapatkan bagian laba (deviden) Rp1.723.524.492,00 atau 51,5 persen dan sudah disetor ke kas daerah. (SHN/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
