Bantaeng Bertekad Hilangkan Pungutan

Bantaeng, Sulsel (ANTARA News) - Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan bertekad menghilangkan segala bentuk pungutan, termasuk retribusi untuk kendaraan umum.

"Kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada orang yang mau ke Bantaeng. Jangan lagi dibebani macam-macam," kata Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah ketika melakukan pertemuan dengan jajaran Dinas Perhubungan dan Infokom, Minggu.

Menurut Bupati Bantaeng, aparatur sedapat mungkin tak membebani masyarakat dengan berbagai bentuk pungutan. "Kita harus bisa mengubah paradigma dengan memberikan kemudahan. Bukan yang memberatkan melalui berbagai pungutan," terangnya.

Ia kemudian mengemukakan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan memungsikan potensi yang ada sehingga pemasukan bisa lebih besar tanpa membebani masyarakat.

Salah satu kegiatan yang penting dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melalui pemanfaatan lahan pertanian semaksimal mungkin, termasuk dengan menanam talas.

Untuk merangsang masyarakat menanam komoditi yang mengandung zat pembasmi penyakit kanker dan diabetes tersebut, Pemda akan membebaskan pembayaran PBB kepada petani yang menanam talas.

Untuk pemasukan kepada daerah, industri pengolahan talaslah yang akan menutup pembayaran tersebut. Ia kemudian mencontohkan pemasukan dari industri pengolahan ikan PT Global Seafood yang bisa menutup pendapatan dari cek point.

Pemasukan Pemda dari Cek Point sebanyak Rp100 jutaan/tahun atau Rp8 jutaan/bulan. Jumlah tersebut hanya dua hari dari industri pengolahan ikan yang diekspor ke Jepang itu.

Untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang perhubungan, Bupati berharap, Dinas Perhubungan harus bisa mengatur arus penumpang dengan baik sehingga ada kejelasan terhadap tujuan penumpang tersebut.

Agar lebih banyak industri yang masuk ke kabupaten berjuluk Butta Toa ini, Bupati berharap aparat dapat menciptakan kesan bahwa Bantaeng merupakan lahan investasi yang baik karena pada akhirnya, perusahaan yang masuk tersebut akan memberi kontribusi terhadap masyarakat.

Untuk memaksimalkan fungsi terminal tersebut, Bupati minta aparat terkait segera membuat grand desain agar semua yang terkait memperoleh manfaat.

"Jangan lagi ada terminal bayangan atau terminal liar sebab bila semua berfungsi, tukang ojek dan becak juga akan mendapat jatah ke terminal. Demikian pula dengan para penjual (kios). Namun ini harus ditata dengan baik," jelasnya.

Bupati berharap, penataan tersebut secepatnya sehingga terhitung 1 Januari 2011 terminal Bantaeng sudah bisa difungsikan dengan baik, tuturnya. (AAT/K004)