Provinsi Jabar siap laksanakan imunisasi pneumonia gratis pada 2021

Bandung (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat (Jabar) siap melaksanakan program imunisasi pneumococcal conjugate vaccine (PCV) pada Januari 2021 sebagai upaya untuk mencegah penyakit pneumonia pada balita yang sudah dipersiapkan sejak tahun 2019, bersama dengan Provinsi Jawa Timur, Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Program imunisasi PCV menjadi penting dilaksanakan di Jawa Barat mengingat angka kasus yang mencapai lebih dari 140 ribu kasus hingga saat ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani, Ahad.

Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat dan beberapa gejala yang umumnya dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas.

Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah yang bisa menyebabkan kematian.

"Jawa Barat, Insya Allah siap. Kami optimistis program vaksinasi ini bakal bisa menekan jumlah penderita di Jawa Barat," kata Berli.

Kasus pneumonia di Jabar paling banyak menyerang anak balita yang berusia kurang dari 5 tahun dan jumlah mencapai 114.753 kasus. Sementara kasus pada pasien usia lebih dari 5 tahun, tercatat 28.730 kasus.

Pneumonia menjadi salah satu penyakit yang harus dihindarkan terjadi di tengah pandemi Covid-19 karena meningkatkan risiko kesehatan masyarakat.

Sejauh ini, kata dia, Dinas Kesehatan Jabar sudah melakukan berbagai langkah menekan angka kasus, diantaranya dengan deteksi dini kasus pneumonia di puskesmas dan kini dengan vaksin PCV secara gratis dari pemerintah.

Vaksin pneumonia selama ini hanya bisa diakses warga secara terbatas karena mahal rata-rata mencapai Rp750 ribu satu dosis dan balita biasanya diberikan dua kali vaksin PCV hingga usia lima tahun.

Selain mahal, lanjut dia, vaksin pneumonia belum dianggap kebutuhan vaksin dasar yang menjadi prioritas program imunisasi nasional seperti hepatitis B, BCG, Polio, DPT dan campak.

"Jadi ini gratis disediakan sehingga bisa lebih efektif memberikan perlindungan sampai 100 persen dari kemungkinan balita terinfeksi pneumonia," kata Berli.

Lebih lanjut ia mengatakan untuk tahap awal, sasaran program imunisasi PCV akan fokus pada bayi berusia dua sampai 23 bulan atau di bawah dua tahun (batuta).

Persiapan program vaksin PCV sudah dilakukan dengan sosialisasi kepada lebih dari 5.000 tenaga vaksinator di 1.084 Puskesmas se-Jawa Barat.

Masing-masing Puskesmas sudah mengajukan micro planning pelaksanaan imunisasi PCV yang kemudian disampaikan secara berjenjang sampai ke Kemenkes untuk mengantisipasi dan tata kelola logistik serta program pendukung lainnya.

Sementara itu terkait pemahaman masyarakat terhadap pneumonia, menurut Berli, upaya promosi kesehatan kepada masyarakat tentang pneumonia juga terus menerus disosialisasikan secara berjenjang dari Kemenkes sampai petugas dan kader di lapangan.

Selain dilakukan melalui semua kanal media dan influencer terpilih. Berli menilai sebagian masyarakat sudah cukup memahami tapi sebagian lagi masih memahami sebatas pneumonia itu hanyalah penyakit sesak nafas.

"Masyarakat sering menyalahartikan dengan tuberkulosa bahkan asma. Padahal berbeda penanganannya dan pencegahannya. Makanya kami harus terus edukasi," katanya.

Berli mengatakan pelaksanaan imunisasi PCV akan digelar di 27 kabupaten/kota karena kasus pneumonia ada di semua kota/kabupaten Jabar dan program ini dimasukkan dalam program imunisasi dasar rutin di Puskesmas.

"PCV bukan vaksin produksi baru seperti halnya vaksin Covid 19. Insya Allah aman," katanya.

Terkait efek samping pemberian vaksin PCV, kata dia, hampir sama dengan imunisasi rutin lainnya dan gejalanya biasa ada sedikit demam sebagai efek reaksi vaksin di tubuh penerima.

"Itu biasanya cukup dikasih penurun demam sudah sembuh," kata Berli.

Sedangkan terkait protokol Covid-19 dalam pemberian vaksin nanti, dia meminta masyarakat tak perlu khawatir karena dipastikan menggunakan protokol kesehatan.

"Untuk pelaksanaan imunisasinya aman nggak pakai kerumunan. Sejak pandemi, pelaksanaan program rutin fasyankes Jabar termasuk puskesmas sudah dengan protokol kesehatan yang ketat. Semua disesuaikan dengan sasaran dan tujuan pelaksanaan program, termasuk imunisasi," kata Berli.*