Puan Maharani: Sekber Jangan Sampai Korbankan Rakyat

Solo (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI, Puan Maharani, mengatakan, pembentukan sekretariat bersama (Sekber) oleh partai koalisi pemerintah jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat.

Pihaknya tidak mau memberi komentar lebih jauh karena Sekber yang dibentuk oleh partai koalisi belum ada tindak lanjutnya," kata Puan Maharani, saat mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada acara konsolidasi partai, di Solo, Sabtu.

Namun, PDIP tetap konsisten sebagai partai oposisi terhadap pemerintah.

"Kita tidak mau berandai-andai, semua partai termasuk PDIP akan mengfokuskan ke Pemilu 2014. Kita tetap konsisten oposisi, jika mereka mendirikan Sekber silahan saja," kata Puan.

Puan mengharapkan keberadaan Sekber jangan sampai membuat rakyat seperti tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik suatu partai.

"Kami lihat saja ke depan. Kita lihat apakah kinerja yang dilakukan oleh Sekber ini salah satu langkah untuk memperbaiki bangsa ke depan, atau hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan untuk 2014," katanya.

Puan menjelaskan, Ketua Umum PDIP Megawati sudah memberikan arahan bawa partainya tetap konsisten sebagai penyeimbang pemerintahan maupun parlemen.

Menyinggung rencana pengumpulan semua kepala daerah dari PDIP eks Keresidenan Surakarta apakah dalam rangka menghadapi Sekber, kata Puan, kegiatannya adalah konsolidasi internal partai karena setelah kongres ketiga di Bali, dia belum pernah bertemu dengan internal partai di daerah.

"Ketua Umum PDIP setelah konggres di Bali, turun ke bawah akan menemui internal partai," kata Puan yang juga Ketua DPP Bidang politik dan Antar Lembaga PDIP.

Puan menjelaskan, arahan Ketua Umum PDIP bahwa calon yang maju ke Pilkada sesuai rekomendasi partai. Sehingga, partai tetap mengamankan sesuai rekomendasi itu untuk memenangkan pilkada agar daerah tersebut lebih baik dari sebelumnya.

Puan mencontohkan kader partai di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang sudah didukung hingga dua periode, tetapi mereka dalam pencalonannya melanggar aturan partai. Bahkan, mereka menyeberang ke partai lain.

"Hal itu, melanggar partai. Berpolitik itu seharusnya memegang etika politik yang santun," kata Puan.(*)

(U.B018/R009)