Pengamat : Menkeu Baru Harus Dapat Dukungan Hukum, Politik DPR

Ambon (ANTARA News) - Pengamat hukum Universitas Pattimura Ambon, Prof. Dr. M.J Sapteno mengatakan, penunjukan Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan yang baru harus mendapat dukungan hukum dan politik dari kalangan wakil rakyat di DPR-RI.

"Para politisi di Senayan perlu memberikan dukungan politik terhadap Menkeu yang baru, terutama dalam upaya mewujudkan penegakkan supremasi hukum yang baik dan adil, terutama tindakan reformasi di Bank Mandiri terhadap nasabah bermasalah yang dilindungi pejabat parpol dan mantan pengusaha," kata Sapteno di Ambon, Jumat.

Tindakan reformasi yang dilakukan mantan Direktur Bank Mandiri ini dinilai tepat dalam menyelamatkan bank dari para nasabah nakal yang mendapat dukungan orang-orang berpengaruh di Indonesia.

Sedangkan menyangkut pemanggilan mantan Menkeu Sri Mulyanai atas dirinya terkait pemberian Bailout Bank Century, kalangan politisi diharapkan lebih bersikap bijaksana, sebab tindakan ini bertujuan menyelamatkan bank dari ancaman kolaps.

Di tempat terpisah, mantan Deputi pimpinan BI Cabang Ambon, Luthor Tapiheru mengatakan, Menkeu Agus Martowardojo diyakini dapat memajukan perekonomian Indonesia karena memiliki rekam jejak cukup baik di Bank Mandiri.

"Bermodalkan keberhasilan mereformasi bank tersebut, Menkeu yang baru diharapkan dapat meneruskan agenda reformasi yang telah dirintis mantan Menkeu Sri Mulyani, termasuk menjaga kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter agar semakin baik untuk pembangunan ekonomi ke depan," katanya.

Tapiheru mengatakan, Menkeu Agus Martowardojo juga sangat memahami sektor riil, sehingga dalam kebijakannya nanti lebih banyak mengakomodir keinginan sektor tersebut.

"Memang latar belakang hubungan Menkeu dengan kalangan politisi kurang baik, tapi saya yakin Agus Martowardojo adalah orang yang profesional, dan segala kebijakannya diyakini atas dasar pertimbangan profesionalitas demi kepentingan bangsa," katanya.

"Dengan demikian masalah politis bisa dikesampingkan atau diredam guna kemajuan pembangunan ekonomi nasional negara ini," tambahnya. (D008/K004)