Sultan: Pilkada Jangan Dicemari Politik Uang

Yogyakarta (ANTARA News) - Masa tenang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tiga kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 23 Mei 2010 jangan dicemari praktik politik uang, kata Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Masa tenang harus tenang. Dalam arti harus dihindari praktik politik uang agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dalam menentukan hak politiknya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," katanya di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, hingga kini dirinya belum menerima laporan adanya pelanggaran atau penyimpangan selama proses kampanye hingga masa tenang. Dirinya memercayakan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan panitia pengawas pilkada di setiap daerah yang memiliki wewenang terkait hal itu.

"KPU dan panitia pengawas pilkada yang mengetahui adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam pilkada. Mereka diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga jika ada pelanggaran atau penyimpangan, siapa pun pelakunya harus ditindak tegas," katanya.

Ia mengatakan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kalah dalam pilkada diharapkan tidak berbuat sesuatu yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka yang tidak terpilih harus legawa menerima kekalahan.

"Saya mengimbau calon yang menang tidak perlu sombong, dan calon yang kalah tidak usah mengamuk. Dengan demikian, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," katanya.

Sementara itu, Komandan Korem 072/Pamungkas Kolonel Czi Soepeno mengatakan TNI siap membantu polisi dalam pengamanan pilkada. Di setiap kodim selalu siap pasukan sekitar satu satuan setingkat kompi atau 150 personel.

"TNI siap membantu polisi dalam menciptakan pilkada yang tertib dan aman. TNI juga proaktif ikut menciptakan kondisi aman, seperti melakukan patroli bersama agar masyarakat merasa aman," katanya usai bertemu Gubernur DIY.

Menurut dia, pengamanan diperlukan agar tidak ada pihak yang berniat melakukan tindakan kriminal atau perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat saat pelaksanaan pemungutan suara pilkada.

"Dalam hal ini TNI siap membantu polisi jika dibutuhkan. TNI selalu siap jika sewaktu-waktu diminta membantu pengamanan dalam pilkada," katanya.(*)

(U.B015/M008/R009)