Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Kamis (3/12) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari terkait Benny Wenda hingga usulan DPD tentang pemekaran daerah otonom baru (DOB).
1. Soal Benny Wenda, MPR minta Pemerintah panggil Dubes Inggris
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menegaskan pemerintah perlu memanggil Duta Besar Inggris untuk meminta penjelasan mengenai posisi Pemerintah Inggris terkait kegiatan kelompok separatis Papua pimpinan Benny Wenda.
"MPR berpandangan penting untuk memanggil, dalam hal ini pemerintah melalui Menteri Luar Negeri memanggil Duta Besar Inggris untuk meminta penjelasan mengenai posisi Pemerintah Inggris terkait kegiatan kelompok separatis Papua Benny Wenda sesuai dengan hukum internasional yang berlaku," kata Bamsoet, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.
2. Benny Wenda tak punya wewenang deklarasikan kemerdekaan Papua
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menegaskan, pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda tidak punya wewenang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.
"Tentunya, saudara Wenda ini tidak punya kewenangan untuk bisa deklarasikan kemerdekaan yang dia katakan sebagai negara di dalam negara yang berdaulat seperti Indonesia, dan tentu ini akan jadi perhatian karena merupakan pelanggaran terhadap sistem hukum di Indonesia," kata Agus Widjojo usai Peluncuran Buku Lemhannas "Kiprah Lemhannas RI", "Indonesia Menoedjoe 2045: SDM Unggul Adalah Koentji", "Skenario Indonesia 2035", dan Soft Launching Buku "Tentara Kok Mikir? Inspirasi Out of The Box Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo" di Gedung Lemhannas, Jakarta, Kamis.
3. Menko Polhukam: Benny Wenda buat negara ilusi
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menganggap Benny Wenda membuat negara ilusi dengan deklarasi pemerintahan sementara di Papua Barat yang dipimpinnya sendiri sebagai presiden.
"Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada dalam faktanya. Negara Papua Barat itu apa?" kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.
4. Komisi II DPR: Waspadai praktik politik uang secara terselubung
Anggota Komisi II DPR RI Cornelis menegaskan semua pihak, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mewaspadai praktik politik uang secara terselubung dengan berbagai modus.
"Praktik politik uang itu bisa dikemas melalui bantuan, bahkan modusnya membentuk saksi di tempat pemungutan suara (TPS) yang melebih dari jumlah ketentuan berlaku, kemudian mereka diberikan imbalan uang," kata Cornelis di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis.
5. Ketua DPD usulkan pemekaran DOB selektif
Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mengusulkan kepada Pemerintah untuk membuka moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB) dan membentuk daerah baru secara selektif berdasarkan kebutuhan teknis guna meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
"Bila kita melihat dari aspek geografis dari Sabang hingga Merauke, sudah sepatutnya kita bisa memetakan berapa sebenarnya jumlah provinsi yang cocok dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia saat ini, apakah bisa kita petakan, misalnya, 45 provinsi," kata La Nyalla Mattalitti dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
