Apindo Minta Menkeu Baru Berani

Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap Menteri Keuangan Agus Martowardoyo berani menghadapi tekanan politik, melanjutkan reformasi pajak dan bea cukai, dan meningkatkan koordinasi strategis dengan kementerian lainnya.

"Setidaknya tiga tugas pokok itu yang menjadi fokus menteri keuangan yang baru," kata Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi kepada ANTARA di Jakarta, Kamis pagi.

Menurut Sofjan, untuk memimpin Kementerian Keuangan dibutuhkan sosok yang berani dan tegas menghadapi tekanan politik serta intervensi dari berbagai kalangan.

Tekanan politik terutama dari parlemen sangat kental ketika akan mengambil kebijakan fiskal dan moneter, termasuk saat pengambilan keputusan dalam penyusunan APBN.

"Agus harus mampu membina hubungan baik dengan DPR, sehingga setiap kebijakan keuangan negara tepat sasaran dan tepat waktu," katanya.

Pekerjaan rumah lainnya adalah konsisten melanjutkan reformasi birokrasi terutama pada Direktorat Pajak dan Bea Cukai sebagai salah satu fokus yang sudah dijalankan oleh pendahulunya.

Dua direktorat ini terbukti menjadi `sarang korupsi` yang menghambat sekaligus memicu ekonomi biaya tinggi.

Agus harus tegas dan berani menolak setiap pengajuan anggaran kementerian dan lembaga yang dinilai tidak perlu, demi tercapainya tranparansi penggunaan anggaran.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Rabu malam di Cikeas, Bogor, mengumumkan Agus Martowardoyo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani yang segera menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia mulai Juni 2010.

Agus Martowardoyo sebelum ditunjuk menjadi orang pertama di Kementerian Keuangan ini menjabat Direktur Utama Bank Mandiri.

"Saya rasa Agus mengerti betul pengelolaan moneter, termasuk bagaimana menggerakkan sektor riil karena perbankan identik dengan pembiayaan untuk mendorong dunia usaha," kata Sofyan.

Meski begitu, pria kelahiran Amsterdam, 24 Januari 1956 ini memiliki kelemahan seperti tidak pengalaman di birokrasi.

Sofjan berpendapat, Kementerian Keuangan merupakan kementerian yang super sehingga butuh orang yang memiliki kemampuan super komplit pula. (*)

R017/R007

20 Mei 2010

Saya sependapat, atas pendapat Bapak Sofyan Wanandi, namun perlu saya sampaikan bahwa untuk daerah yang jauh dari ibu kota negara sperti Sumsel, waktu penyetoran pajak agar tidak dibatasi sampai jam 11.00 waktu setempat dan pada hari kerja saja tetapi agar menyediakan waktu seluas-luasnya (bank penerima setoran pajak)

0 0 Balas LaporkanHapus