DPR minta pemerintah evaluasi strategi penanganan COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi secara total strategi penanganan pandemi COVID-19 yang sudah menjelang bulan kesepuluh di Indonesia.

Hal itu, menurut dia, harus dilakukan pemerintah karena berdasarkan data terbaru menunjukkan jumlah penularan COVID-19 belum juga turun seperti yang diharapkan, bahkan menembus rekor 6.000 kasus baru per hari pada akhir November, dan sejumlah rumah sakit dilaporkan penuh.

"Dengan tembusnya rekor baru, pemerintah harus evaluasi menyeluruh strategi penanganan pandemi ini untuk menemukan bagian apa lagi yang harus kita gencarkan," kata Puan di Jakarta, Kamis.

Puan menyampaikan apresiasinya atas kerja keras dan gotong royong yang sudah dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam melawan pandemi COVID-19.

Baca juga: DPR minta pemerintah cermati penerapan protokol kesehatan di sekolah

Namun, dia menilai perlu menjadi catatan bagi pemerintah bahwa jumlah kasus baru per hari telah mencetak rekor baru.

"Selama ini upaya penanggulangannya sudah luar biasa, termasuk peran tenaga kesehatan dan masyarakat. Namun, pemerintah harus jadi motor penggerak untuk melahirkan usaha yang lebih dari luar biasa," ujarnya.

Menurut dia, anggaran sangat besar sudah dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19 dan untuk mengurangi dampaknya.

Dia menilai langkah "tracing, testing, treatment" (3T) juga sudah ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat sudah meningkat untuk mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).

"Namun, pemerintah harus menangkap kekhawatiran masyarakat akibat pandemi ini. Terlebih angka penularan dan korban jiwa sangat tinggi, termasuk catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyebutkan 180 dokter meninggal akibat COVID-19 hingga awal Desember 2020," katanya.

Baca juga: Anggota DPR: Pemerintah harus konsisten penegakan protokoler kesehatan

Dia menyarankan ada baiknya semua pihak khususnya pemerintah mawas diri, instrospeksi langkah penanggulangannya, jangan sampai masyarakat lelah dan tidak mau lagi mematuhi protokol kesehatan.

Puan mendorong pemerintah menguatkan pencegahan dari sisi hulu misalnya dengan memperluas bantuan vitamin dan jamu agar kesehatan dan daya imunitas masyarakat terjaga.

"Langkah itu penting dilakukan sambil menunggu tersedianya vaksin sebagai salah satu langkah penanggulangan COVID-19," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai negara harus hadir membantu masyarakat, mempertimbangkan melakukan pencegahan dengan meningkatkan imunitas, memberikan vitamin dan jamu herbal pada masyarakat untuk meningkatkan daya imunitasnya.

Hal lain yang tidak kalah penting, menurut Puan, adalah menguatkan sinergi birokrasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan penanganan pandemi COVID-19.

Baca juga: DPR minta pemerintah cermat pantau mitigasi bencana alam

Puan mengingatkan agar kebijakan yang diambil harus berdasarkan data akurat dan mempertimbangkan berbagai masukan.

"Ini tentang kemanusiaan, maka sinergi sangat penting. Utamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, jangan politisasi keadaan," ujarnya.