Twitter perluas aturan ujaran kebencian, masukkan soal ras dan etnis

Opini publik sejauh ini masih belum diketahui untuk sebuah perusahaan dengan rekam jejak buruk dalam penerapan kebijakan dan menegakkan aturannya bagi para pengguna ekstremis sayap kanan

Palo Alto (ANTARA) - Twitter Inc pada Rabu memperluas kebijakannya yang melarang ujaran kebencian dengan memasukkan "bahasa yang merendahkan manusia atas dasar ras, etnis dan asal negara", kata perusahaan jejaring sosial itu dalam sebuah pernyataan.

Pada tahun lalu, Twitter melarang ujaran yang merendahkan martabat orang lain berdasarkan agama atau kasta dan memperbarui aturan tersebut pada Maret untuk menambahkan soal usia, kecacatan, dan penyakit ke dalam daftar kategori yang dilindungi dari ujaran kebencian.

Kelompok hak sipil, Color of Change, menyebut perubahan dengan membuat aturan tersebut sebagai "konsesi penting" setelah bertahun-tahun mengalami tekanan dari luar.

Color of Change merupakan bagian dari koalisi organisasi advokasi yang telah mendorong perusahaan teknologi untuk mengurangi ujaran kebencian secara daring.

Seorang juru bicara Twitter mengatakan perusahaan itu telah merencanakan sejak awal untuk menambahkan kategori baru ke dalam kebijakannya dari waktu ke waktu setelah pengujian untuk memastikannya dapat secara konsisten menegakkan aturan yang diperbarui.

Dalam sebuah pernyataan, Wakil Presiden Color of Change Arisha Hatch mengkritik Twitter karena gagal memperbarui kebijakan sebelum pemilihan presiden Amerika Serikat pada November, meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh kelompok-kelompok advokasi tentang ujaran berbau kekerasan dan tidak manusiawi.

Hatch juga mengatakan Twitter telah menolak untuk memberikan transparansi tentang cara moderator kontennya dilatih dan kemanjuran kecerdasan buatannya dalam mengidentifikasi konten yang melanggar kebijakan.

"Opini publik sejauh ini masih belum diketahui untuk sebuah perusahaan dengan rekam jejak buruk dalam penerapan kebijakan dan menegakkan aturannya bagi para pengguna ekstremis sayap kanan," katanya.

"Tanpa bukti kuat bahwa perusahaan akan menindaklanjutinya, pengumuman peraturan ini akan jatuh ke dalam kategori yang berkembang dari penawaran aksi humas yang sedikit agak terlambat," ujar Hatch.

Sumber: Reuters