Korupsi Era Otda Alami Transformasi

Denpasar (ANTARA News) - Dalam era otonomi daerah (Otda) disinyalir korupsi mengalami proses transformasi, yakni tindakan KKN juga terjadi sampai ke daerah-daerah kabupaten/kota maupun provinsi.

"Bahkkan seorang bupati di Bali pernah menyatakan, sebetulnya yang menyebabkan korupsi di kalangan pejabat adalah disebabkan karena masyarakat," kata Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali Prof Dr I Wayan Windia di Denpasar Rabu.

Ia mengatakan, masyarakat saat bertemu dengan kandidat yang bertarung pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), mereka tidak pernah sungkan minta sesuatu yang bersifat instan dan berpikir sangat pragmatis.

"Masyarakat sudah tak sungkan meminta uang kepada calon eksekutif maupun legislatif, sebagai imbalan dari suara yang akan diberikan pada pelaksanaan Pemilu legislatif maupun Pilkada," ujar Wayan Windia yang juga guru besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

Ia menilai, politik uang tersebut sebetulnya diminta oleh masyarakat lalu direspons oleh para kandidat, setelah mereka terpilih menjadi pejabat kemudian melakukan tindakan korupsi.

Opini tersebut sebetulnya telah menjadi wacana publik, namun baru saat ini semacam diverivikasi oleh seorang bupati di Bali yang kembali terpilih untuk masa jabatan kedua kalinya.

"Dengan demikian, mungkin dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merakyat, membudaya dan masyarakat berani meminta imbalan uang atas dukungan suara yang diberikan," ujar Prof Windia yang juga mantan anggota DPR-RI.

Windia menduga rakyat berani meminta uang dari kandidat, karena telah mendapatkan informasi, bahwa pejabat di Indonesia banyak yang korupsi.

"Apa salahnya mereka `memeras` para kandidat, toh setelah jadi pejabat akan melakukan tindakan korupsi," tutur Prof Windia.

Dengan demikian fenomena korupsi di Indonesia semakin melingkat dan mengkristal. Oleh sebab itu kontrol terhadap pelaksanaan APBD harus secara ketat dan berkesinambungan oleh berbagai pihak.

Untuk itu Pers harus diberdayakan agar mampu memahami pelaksanaan APBD, sekaligus menginformasikan kepada masyarakat, dengan harapan mampu menumbuhkan kesadaran untuk bersama-sama melakukan kontrol terhadap pelaksanaan APBD yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, ujar Prof Windia. (Ant/K004)