Kalau kita menunggu antrean, bukan sedikit. Ada jutaan orang yang mau diberangkatkan ini. Kalau dapat prioritaskan, beban kita jauh berkurangMedan (ANTARA) - Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sumatera bagian Utara (Sumbagut) meminta pemerintah agar memprioritaskan calon jamaah umrah, terutama lanjut usia (lansia) mendapat vaksin virus corona jenis baru (COVID-19).
"Kami berharap vaksin Sinovac dari China atau Amerika Serikat, mudah-mudahan itu yang terbaik. Kalau bisa diprioritaskan bagi jamaah haji dan umrah," terang Ketua Amphuri Sumbagut, Mitha Tanjung di Medan, Rabu.
Baca juga: Pemda DIY mulai siapkan vaksinator COVID-19
Ia mengatakan, bila vaksin diberikan khususnya kepada calon jamaah umrah yang telah tertunda keberangkatan selama sembilan bulan terakhir, maka pemerintah memberi harapan besar bagi jamaah untuk menunaikan ibadah secara khusyuk di Tanah Suci.
Mayoritas perusahaan travel umrah di Tanah Air, lanjut dia, dewasa ini sedang menunggu vaksin corona dengan memperhitungkan produksinya, jumlah yang tiba, pendistribusian, dan mekanisme mendapatkan vaksin tersebut.
Baca juga: Gita Wirjawan: Pulihnya daya beli tergantung kecepatan vaksinasi COVID
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia sudah meneken kesepakatan pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin dengan perusahaan farmasi asal China, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin. Vaksin tersebut rencananya akan diproduksi oleh BUMN PT Bio Farma.
Uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 Sinovac sedang dilakukan oleh tim Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran sejak Agustus 2020 dan sudah ada 1.620 orang relawan mendapatkan suntikan pertama dan belum ditemukan efek samping.
Baca juga: Sejumlah pihak komitmen dukung pelaksanaan imunisasi anak di Jatim
"Kalau kita menunggu antrean, bukan sedikit. Ada jutaan orang yang mau diberangkatkan ini. Kalau dapat prioritaskan, beban kita jauh berkurang," ucap Mitha.
Presiden Joko Widodo bulan lalu menegaskan, hanya vaksin COVID-19 yang masuk dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat.
"Semua vaksin yang kita pakai harus masuk ke 'list' WHO, ini wajib, harus masuk ke 'list-nya' WHO," kata Presiden Jokowi.
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2020
