Wapres Minta Pengadaan Buku Tidak Lagi Memberatkan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Boediono minta agar pengadaan buku sekolah tidak lagi memberatkan anggaran pemerintah dan orang tua murid, sehingga perlu dicarikan upaya sistem pengadaan buku yang lebih baik.

"Masalah pengadaan buku sekolah hendaknya tidak lagi memberatkan orang tua murid dan itu menjadi perhatian Wapres," kata Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Selasa.

Hal tersebut dikemukakan usai menghadiri rapat Komite Pendidikan yang dipimpin Wapres Boediono dan diikuti oleh Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menpora Andi Mallarangeng, Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, serta Wakil Mendiknas Fasli Jalal.

Menurut Yopie, masalah pengadaan buku terutama dalam tahun ajaran baru selama ini banyak sekali dikeluhkan oleh orang tua murid karena dianggap selalu memberatkan anggaran.

Dalam rapat Komite Pendidikan yang baru pertama kali diadakan itu, kata Yopie, Wapres juga minta agar segera dicari pemecahan masalah agar bagaimana agar buku tidak selalu menjadi isu yang memberatkan orang tua murid.

"Apalagi waktunya saat ini tepat di saat menjelang dimulainya tahun ajaran baru pendidikan," katanya menambahkan.

Wapres minta tentu saja solusinya tidak saja ad hock atau mengkorek-korek masa silam tapi membuat sistem yang lebih baik dalam masalah buku pelajaran.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Wapres dalam Komite Pendidikan itu adalah pentingnya pembangunan karakter bangsa bagi masyarakat Indonesia dan ternyata keinginan tersebut juga mendapat tanggapan positif dari DPR.

"Dalam setiap kunjungan ke sekolah-sekolah di daerah, Bapak Wapres selalu mengatakan pentingnya pembangunan karakter bangsa bagi anak-anak murid. ITu rupanya mendapat tanggapan positif dari DPR," katanya.

Masalah pembangunan karakter bangsa ini, katanya, menurut rencana akan dilakukan rapat kerja lintas komisi antara DPR dengan pemerintah yang akan diwakili oleh Menko Kesra pada pekan depan.
(ANT/P003)