"KBS perlu diselamatkan, baik dari segi manajemen maupun kelangsungan hidup hewan," kata Ketua Tim Manajemen Sementara KBS, Toni Semampu, di Surabaya, Selasa.
Selain itu, lanjut dia, kehadiran pedagang kaki lima di sekitar kandang KBS turut menambah kesemrawutan. Bahkan, ada bekantan (kera hidung panjang dari Kalimantan) mencari sisa-sisa makanan yang ditinggalkan para pedagang setiap menjelang petang.
Kesemrawutan lainnya adalah banyaknya calo penjual tiket dengan harga yang sama dengan harga resmi di loket sehingga membuat pengunjung KBS menjadi bingung.
Kondisi kandang atau sangkar hewan juga tidak terawat karena masih banyak dijumpai kotoran hewan di dalamnya. Demikian juga kandang dan sangkar yang saling berimpitan tanpa adanya pembatas sehingga tidak mencerminkan adanya upaya konservasi. Pakan untuk satwa lebih banyak diserang tikus dan kucing yang di KBS itu jumlahnya lebih dari seratus ekor.
"Lingkungan dan tempat penangkaran hewan juga tidak mendapatkan perhatian. Ada 40 ekor komodo mati sebelum usia dua tahun karena tulangnya keropos akibat kurang mendapatkan sinar matahari," katanya usai membuka lokakarya "Selamatkan KBS" itu.
Ada juga seekor citah dari Afrika yang kehilangan salah satu kakinya karena dimakan harimau akibat kandang yang saling berdekatan.
"Sekitar 50 persen kasus kematian hewan di KBS disebabkan masalah lingkungan yang kurang baik dan pakan kurang bervariasi serta kurang gizi. Sekitar 30 persen satwa yang mati stres karena berbagai macam spesies satwa dikumpulkan dalam satu kandang dan 20 persen lainnya karena penyakit," katanya.
Hal itu diperparah dengan kurang menguasainya pegawai KBS terhadap masalah konservasi. Padahal, KBS menjadi tempat konservasi satwa dan tempat pendidikan bagi murid prasekolah dan tingkat dasar.
Toni juga menyampaikan kondisi keuangan KBS yang dalam tiga bulan terakhir selalu mengalami defisit. Pada 2009 KBS meraup laba Rp2,4 miliar belum dipotong pajak hiburan. Lima tahun ke depan KBS harus memensiunkan 55 orang pegawainya dan harus menyiapkan uang Rp55 miliar untuk pesangon mereka.
Sejak didirikan pada 1916, pengurus KBS adalah pencinta binatang sekaligus donatur. Oleh sebab itu, KBS bukan merupakan lembaga pemerintah. Namun, dalam perkembangannya, keberadaan KBS tidak bisa lepas dari bayang-bayang Pemkot Surabaya.
Oleh sebab itu, dia berharap pihak-pihak yang bertikai dalam pengelolaan KBS bersedia menjadikan KBS sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) di bawah Pemkot Surabaya.
"Tetapi, semuanya berpulang pada masing-masing pihak dan hasil workshop saat ini," kata Toni.
(T.M038/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
