Kemendikbud sebut tidak lepas tangan pemberian keleluasaan pada pemda

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan tidak "lepas tangan" dengan pemberian keleluasaan pada pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemda, memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan baik dan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri di Jakarta, Selasa.

Berbagai cara yang akan ditempuh, yakni koordinasi dengan daerah, meminta pelaporan dari daerah dan mencari kemungkinan yang bisa dilakukan kementerian untuk membantu daerah dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.

Dia menambahkan seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka.

“Pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga menetapkan kebijakan yang berfokus pada daerah dan melakukan pengawasan. Kemudian Satgas Penanganan COVID-19 daerah memastikan risiko penyebaran COVID-19 terkendali,” ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, masyarakat sipil maupun lembaga sosial bersama-sama mendukung pemerintah daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Sementara pemda menentukan kebijakan pembelajaran sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kapasitas daerah, kemudian mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka.

Untuk dinas pendidikan di daerah, menurut Jumeri, memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol kesehatan di satuan pendidikan, dinas kesehatan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan daerah, dan dinas perhubungan memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.

Sementara satuan pendidikan mempersiapkan kebutuhan protokol kesehatan dan menfasilitasi pembelajaran. Guru terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran yang interaktif. Orang tua juga diminta untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar-mengajar.

“Kami pastikan pemerintah pusat tidak 'lepas tangan' dengan pemberian keleluasaan pembelajaran tatap muka pada pemda,” kata dia, menegaskan.