Yunani Tidak Kesampingkan Tindakan Hukum Terhadap Bank AS

Athena (ANTARA News/AFP) - Perdana Menteri Yunani George Papandreou mengangkat kemungkinan mengambil tindakan hukum terhadap bank-bank AS, yang kata dia dalam sebuah wawancara pada Minggu, menanggung "tanggung jawab besar" untuk krisis utang Yunani.

Ditanya dalam sebuah wawancara dengan CNN apakah Yunani adalah korban bank-bank investasi, ia berkata: "Saya pikir, ya sektor keuangan, saya mendengar kata-kata penipuan, kurangnya transparansi, jadi ya ada tanggung jawab besar di sini."

Ketika pewawancara menindaklanjuti dengan menanyakan apakah tindakan hukum adalah sebuah kemungkinan, dia menjawab, "Saya tidak akan mengenyampingkan bahwa hal ini mungkin sebuah jalan lain," menurut kutipan dari wawancara yang ditayangkan di televisi publik Yunani.

Parlemen Yunani saat ini melihat transaksi otoritas Yunani yang dilakukan pada 2000 dengan bantuan dari Goldman Sachs yang mengizinkan mereka untuk menutupi banyaknya utang Yunani melalui penggunaan instrumen keuangan yang kompleks.

"Sekarang ada investigasi parlemen di Yunani, kami sedang melihat masa lalu bagaimana semua berjalan ke arah yang salah dan apa jenis praktek adalah praktek-praktek negatif," kata Papandreou.

Kanselir Jerman Angela Merkel telah menggiring kritik di Eropa terhadap peran bank-bank dalam krisis utang, mengecam praktek-praktek "berbahaya" selama drama Yunani dan mendesak pemerintah untuk menindak spekulan yang berburu keuntungan di tengah kekacauan.

Yunani sedang membayar sebuah harga yang menyakitkan untuk "overspending" masa lalu dengan memaksa pemerintah untuk memangkas gaji pegawai negeri dan pensiunan `sekaligus meningkatkan

pajak sebagai syarat untuk bailout (dana talangan) Uni Eropa-IMF 110 miliar euro.

Namun, jajak pendapat yang diterbitkan Minggu di koran Ethnos menemukan bahwa 58,8 persen dari 1.028 orang yang disurvei mengharapkan negara itu untuk menghindari kebangkrutan, sementara 36,6 persen menganggap "default" (gagal) tak terelakkan.

Sementara 56,2 persen responden dari jajak pendapat oleh lembaga Marc SA menganggap tindakan pengetatan menjadi "perlu", 87,8 persen menilai mereka menjadi "tidak adil". (A026/K004)