"Terdapat beberapa potensi kerawanan pilkada yang merupakan tantangan demokrasi melalui politik identitas, ujaran kebencian dan kampanye hitam,"katanya dalam rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tengah, di Palu, Selasa.
Baca juga: Kampanye dibubarkan bila langgar protokol COVID-19 di Sulawesi Tengah
Ia menyatakan kerawanan itu tantangan dalam demokrasi yang mesti diantisipasi sedini mungkin oleh seluruh pihak utamanya KPUD dan Badan Pengawas Pemilu provinsi, kabupaten, dan kota, TNI, dan Kepolisian Indonesia.
Sebab jika tidak diantisipasi sedini mungkin, dia khawatir kerawanan-kerawanan itu dapat terjadi dan mengakibatkan meningkatnya suhu perpolitikan di daerah yang kemudian menyebabkan perpecahan dan pertikaian.
"Setiap masalah harus segera diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi atau melebar lebih luas sehingga tidak diwarnai dengan keributan dan cacat hukum yang akhirnya menimbulkan kerawanan politik dan keamanan serta menggangu ketertiban umum," ujarnya.
Baca juga: Ada 214 TPS sangat rawan di Pilkada Sulawesi Tengah
Selain itu ia berharap partisipasi pemilih dapat meningkat dalam pilkada nanti sebab itu menjadi salah satu tolak ukur sukses atau tidaknya pelaksaan pilkada, tidak terkecuali di Sulawesi Tengah.
"Pada era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan semakin kritis dan memahami keberadaan pilkada sebagai wahana untuk mengubah harapan menjadi kehidupan berdemokrasi yang lebih baik,” ucapnya.
Ia menyatakan, tinjauan menyatakan pelaksanaan Pilkada 2015, 2017, dan 2018 di Sulawesi Tengah dari aspek kewaspadaan berjalan secara baik.
Baca juga: KPU di Sulawesi Tengah segera bentuk petugas pemutakhiran data pemilih
Pewarta: Muhammad Arshandi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
