Pernyataan tersebut disampaikan Buang ketika menjadi narasumber pada Perayaan Hari Marwah Rakyat Kepri ke-11 di Tanjungpinang yang juga mengusung tema "Menuju Otonomi Khusus".
"Saat Indonesia baru merdeka, selama puluhan tahun masyarakat Kepri sejahtera karena berjaya di bidang ekonomi, perdagangan dan industri, yang bekerja sama dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura," ujar Buang yang juga mantan Ketua Harian Persiapan Pembentukan Provinsi Kepri (BP3KR).
Menurut dia, kebijakan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (FTZ) di Bintan, Batam dan Karimun, yang diberikan oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah mendapatkan otonomi khusus di bidang ekonomi.
Karena FTZ hanya berlaku di kawasan tertentu di Kepri sehingga pelaksanaannya tidak optimal.
FTZ yang mulai diberlakukan tahun 2009 menunjukkan sikap pemerintah yang tidak sepenuhnya melepaskan Kepri melaksanakan kebijakan itu.
"Akhirnya pelaksanaan FTZ di Kepri menjadi pincang, karena hanya berlaku di kawasan tertentu," ungkapnya.
Buang mengatakan, potensi alam dan sumber daya manusia yang berada Kepri dapat diandalkan untuk menciptakan wilayah tersebut sebagai basis perekonomian yang dikenal secara nasional. Potensi kelautan Kepri yang mencapai 96 persen dibanding daratan, yang berdekatan dengan beberapa negara tetangga dapat dikembangkan sebagai pusat ekspor impor.
"Kami akan memperjuangkannya ke pusat," katanya.
Desakan untuk mendapatkan otonomi khusus di bidang perekonomian di Kepri tepat dilaksanakan mulai hari ini, karena Perayaan Hari Marwah Rakyat Kepri mengingatkan kita pada masa memperjuangkan Kepri lepas dari Riau.
"Ini saat yang tepat untuk menjadikan Kepri sebagai wilayah berbasis ekonomi," katanya. (NP/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
