"Kami berharap supaya ciptakan Umat Islam bersatu dan umat beragama juga bersatu untuk wujudkan Indonesia yang damai dan tentram," kata KH Abdullah Kafabihi Mahrus di Kediri, Jawa Timur, Senin.
Ia mengatakan adalah sebuah hal yang biasa saat terbentuk pengurus yang baru dalam sebuah kepengurusan. Hal itu diwujudkan sebagai bagian menciptakan rakyat yang baik menuju pemerintahan yang baik dan damai.
Dirinya juga menambahkan kritik yang disampaikan kepada pemerintah tidak masalah, namun harus sesuai dengan aturan misalnya tidak langsung di depan orang banyak karena justru bisa menimbulkan fitnah.
Baca juga: Waketum: Dakwah MUI merangkul bukan memukul
Baca juga: MUI Lebak haramkan pemberontakan pada pemerintah sah
"Kritik pemerintah tidak masalah sebenarnya. Kritik itu ada aturannya, misalnya saja jangan kritik pemerintah di depan orang banyak karena bisa timbulkan fitnah dan rakyat berontak. Kita bisa bicara baik-baik," ujar dia.
KH Kafabihi menambahkan saat ini Indonesia menghadapi berbagai macam masalah yang cukup penting. Selain dihadapkan pada upaya pencegahan penyebaran COVID-19, masalah narkoba dan minuman keras juga sangat penting. Narkoba dan minuman keras bisa merusak generasi yang akan datang.
Dirinya juga berharap aparat penegak hukum bisa bertindak tegas pada kelompok-kelompok yang dinilai arogan. Indonesia adalah negara hukum dan sudah ada jalur untuk menyampaikan aspirasi.
Ia khawatir jika dibiarkan saja bisa memecah belah NKRI. Dikatakannya sejak dahulu selalu saja ada yang ingin memecah belah NKRI misalnya terdapat gerakan di Aceh, Papua.
"Semenjak dahulu kita amati selalu saja ada yang memecah belah negara yang kita cintai, Indonesia. Kita tidak sepi, dari dulu gerakan di Aceh, Papua. Namun, sebenarnya yang kita hadapi tidak lebih berat dari bahaya di Papua. Kalau kita ajak mereka hidup dengan damai dan baik, Insya Allah akan jadi baiknya," kata KH Kafabihi.
Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) X telah diselenggarakan di Jakarta dan menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan posisi KH Ma'ruf Amin di MUI.
Berdasarkan susunan hasil rapat tim formatur Munas MUI X, sejumlah nama tokoh masuk dalam kepengurusan MUI periode 2020-2025. KH Ma'ruf Amin tetap masuk dalam kepengurusan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dengan Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan, Bendahara Umum Misbahul Ulum dan sejumlah pengurus lainnya.*
Baca juga: Wakil Ketua Umum MUI soroti pembukaan "calling visa" bagi WN Israel
Baca juga: MUI Sulteng prihatin atas aksi pembantaian oleh terduga MIT di Sigi
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
