Pertemuan Menlu G-15 Dibuka di Teheran

Teheran (ANTARA News) - Para menteri luar negeri dan kelompok pakar dari Grup-15 bertemu di Teheran, hari ini untuk mempersiapkan pertemuan tingkat kepala negara G-15 di Iran, Senin seperti diberitakan kantor berita MNA.

G-15 adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 18 negara berkembang dari Asia, Afrika dan Amerika Latin yang dibentuk untuk mendorong kerjasama ekonomi dan menyediakan masukan bagi kelompok internasional lain.

G-15 terdir dari Aljazair, Argentina, Brazil, Chile, Mesir, India, Indonesia, Iran, Jamaika, Kenya, Nigeria, Malaysia, Meksiko, Peru, Senegal, Sri Lanka, Venezuela dan Zimbabwe.

Presiden Aljazair, Brazil, Senegal, Zimbabwe, Venezuela, dan Sri Lanka akan menghadiri pertemuan G-15, Senin. Sementara itu Presien Suriah, Emir Qatar dan Perdana Menteri Turki akan menjadi tamu khusus dalam pertemuan itu.

Dari pandangan Republik Islam Iran, sekalipun relatif ada peningkatan dalam perekonomian global, masih ada sejumlah isu yang memiliki dampak bagi sejumlah negara di belahan bumi selatan dan menghambat upaya untuk menjadi tujuan pembangunan, seperti krisis energi, meningkatnya pengangguran, krisis air dan pangan, perubahan iklim, penurunan kualitas lingkungan dan penurunan harga bahan mentah yang merugikan sejumlah ekspor negara anggota G-15.

Namun, Iran percaya jika ada peluang bagus bagi upaya meningkatkan peran G-15 dalam pasar uang, jasa dan komoditas.

Imam Shalat Jumat Teheran, Hojjatoleslam Kazem Sediqi mengatakan bahwa pertemuan puncak G-15 menunjukkan posisi kuat Iran di diplomasi internasional.

Dia juga berharap bahwa pertemuan puncak G-15 di Teheran dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang.

Sementara itu Iman Shalat Jumat kota Arak Hojjatoleslam Ghorban-Ali Dorri-Najafabadi berkata kepada para jemaah bahwa kebijakan salah Amerika Serikat telah membuat negara itu diisolasi.

Fakta bahwa sejumlah pejabat tingkat tinggi datang ke Iran untuk menghadiri pertemuan puncak G-15 menunjukkan kebenaram pendirian Republik Islam itu, tambahnya.(G003/H-AK)