Menkokesra: Jangan Ada Diskriminasi Dalam Penyaluran KUR

Jayapura (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta bank-bank penyalur kredit usaha rakyat agar jangan ada diskriminasi dalam penyaluran kredit usaha rakyat.

"Jangan ada diskriminasi dalam penyaluran KUR," kata Menko Kesra Agung Laksono usai acara penyerahan Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan KUR tahun 2010 untuk Kota Jayapura, Papua, Sabtu .

Pernyataan Menko Kesra tersebut dikatakan dengan tegas usai mendengar laporan langsung dari masyarakat terkait kurang meratanya penyaluran KUR di Papua.

Ketua Umum Badan Masyarakat Adat Sentani, Franzalberth Joku dalam acara dialog bersama Menko Kesra mengungkapkan bahwa pihaknya menyayangkan kurang meratanya penyaluran KUR bagi masyarakat Papua.

"Kami mengharapkan penyaluran kredit untuk masyarakat lokal lebih merata tidak lebih sedikit dibanding masyarakat pendatang sehingga kami tidak merasa ada diskriminasi," katanya.

Pernyataan Franzalberth Joku disampaikan di hadapan Menko Kesra setelah melihat penyerahan secara simbolis KUR dari bank pelaksana kepada debitur didominasi masyarakat pendatang yang meminjam dalam jumlah besar.

Ketika menanggapi hal itu, Menko Kesra menjelaskan, penyaluran KUR tidak didasarkan pertimbangan golongan, ras, agama dan lain sebagainya melainkan kemampuan dan kelayakan usaha.

Namun, karena ini bersifat program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan setempat maka ia setuju jika ada perhatian lebih bagi penduduk lokal.

"Penduduk lokal yang punya kemampuan usaha harus diberi kesempatan memperoleh KUR," katanya.

Agung menambahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, penyaluran KUR sudah cukup merata.

Menko Kesra juga menjelaskan jika penyerahan bantuan secara simbolis tidak bisa dijadikan acuan oleh masyarakat karena berdasarkan data yang sebenarnya masyarakat lokal Papua juga banyak mendapatkan bantuan.

Namun, karena tidak mungkin dalam acara penyerahan bantuan dihadirkan secara keseluruhan maka hanya bersifat simbolis yang diwakili beberapa orang yang kebetulan perwakilan yang hadir sebagian merupakan masyarakat pendatang.
(W004/A011)