ASEAN-EU luncurkan sistem transit cukai, dorong perdagangan di kawasan

Saya meyakini sistem ini akan menjadi alat yang luar biasa untuk meningkatkan perdagangan dan jaringan produksi di ASEAN, serta membangun pasar yang lebih menyatu bagi perusahaan dan juga konsumen

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa (EU), meluncurkan sistem daring baru untuk transit bea cukai dalam perdagangan antarperbatasan negara di kawasan, Senin.

Program bernama ASEAN Customs Transit System (ACTS) tersebut akan memainkan peranan penting dalam memfasilitasi mobilitas barang tanpa hambatan antara negara-negara anggota yang ikut serta, demikian menurut Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi.

"Saya meyakini sistem ini akan menjadi alat yang luar biasa untuk meningkatkan perdagangan dan jaringan produksi di ASEAN, serta membangun pasar yang lebih menyatu bagi perusahaan dan juga konsumen," ujar Jock Hoi dalam peluncuran ACTS secara virtual.

Dengan sistem ini, perusahaan swasta yang melakukan perdagangan ekspor-impor dapat mengirimkan barang ke sejumlah negara ASEAN hanya dengan satu dokumen kepabeanan yang telah mencakup transportasi lintas beberapa negara peserta, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien, termasuk dalam hal biaya.

Sistem daring ACTS dikembangkan menggunakan dukungan finansial EU melalui program ARISE Plus, menyusul target para Menteri Ekonomi negara-negara ASEAN pada 2017 untuk menurunkan biaya transaksi perdagangan antarnegara hingga 10% serta menggandakan angka perdagangan dalam kurun 2017-2025.

"ACTS merupakan pencapaian luar biasa yang menjadi bukti atas kemitraan yang kuat, dinamis, serta telah terjalin lama antara ASEAN dan Uni Eropa," kata Direktur Umum Kerja Sama dan Pembangunan Internasional Komisi Eropa, Koen Doens.

Hanya saja, sejak mulai dioperasikan per 2 November 2020, ACTS baru mencakup enam negara ASEAN, yakni Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam--wilayah yang dapat terhubung melalui perjalanan darat, karena sistem ini belum memasukkan moda transportasi lainnya.

Myanmar ditargetkan bergabung pada 2021 nanti, sementara Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia diharapkan dapat ikut serta kemudian setelah cakupan transportasi selain darat ditingkatkan, namun belum ada target mengenai hal ini.