BKP Babel Sertifikasi "Layak Konsumsi" Bahan Pangan

Pangkalpinang (ANTARA News) - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Bangka Belitung (Babel) melakukan sertifikasi terhadap pangan agar layak dikonsumsi masyarakat.

"Kami melakukan sertifikasi terhadap bahan pangan agar lebih layak dikonsumsi masyarakat dengan membentuk Badan Otoritas Kompetisi Keamanan Pangan (BOKKP) yang bertugas melakukan pengecekan terhadap kelayakan bahan pangan," kata Kepala BKP Babel, Sudianto, di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan, sertifikasi dilakukan sebagai pengakuan bahwa bahan pangannya layak dikonsumsi. "Apalagi 88 persen bahan pangan Babel di pasok dari luar daerah. Ini harus disertifikasi agar lebih layak dikonsumsi," katanya.

Ia menjelaskan, kebutuhan pangan di provinsi 10 ribu ton per bulan yang dan hanya 12 persen pangan lokal, sisanya dipasok dari luar daerah.

"Minimnya produksi padi lokal akibat terbatasnya lahan pertanian seperti lahan sawah untuk bercocok tanam, sehingga untuk mencapai 12 persen kebutuhan pangan mengandalkan pada ladang dan umbi-umbian," ujarnya.

Ia juga mengatakan, akses transportasi melalui jalur laut dapat menghambat pasokan pangan ke Babel, sehingga stok harus terjamin karena cuaca di laut tidak menentu.

"Kami terus berupaya untuk meningkatkan produksi pangan di Babel dengan meningkatkan jumlah lahan pertanian," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang, Sukanto, mengatakan, konsumsi pangan warga kota itu mencapai 45 ton/hari yang semua bahan pokok tersebut dipasok dari luar daerah, seperti Palembang dan Pulau Jawa, karena minimnya lahan pertanian.

"Konsumsi pangan warga Kota Pangkalpinang mencapai 45 ton/hari atau setiap warga yang jumlahnya sekitar 180 ribu jiwa mengkonsumsi beras sebanyak 2,5 ons/hari," katanya.

Ia mengatakan, kendati seratus persen bahan pangan berupa beras didatangkan dari luar daerah karena tidak ada produksi pangan lokal akibat minimnya lahan pertanian, namun Kota Pangkalpinang hingga kini tidak mengalami krisis pangan.

"Krisis pangan tidak terjadi kendati seratus persen komoditi pokok berupa beras didatangkan dari luar daerah karena transportasi laut lancar," ujarnya. (HDI/K004)