Hal ini diungkapkan Sri Mulyani Indrawati saat akan silaturahmi dan perpisahan dengan Forum Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem) yang meliput di Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis.
"Tranparansi kebijakan dan akuntabilitas kebijakan merupakan sebuah keharusan dalam iklim demokrasi. Kita harus mampu menjelaskan dan menerangkan kebijakan yang telah ditempuh sesensitif apapun," katanya kepada para wartawan yang hadir.
Belajar dari pengalaman negara maju, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus diberitahukan kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sekaligus juga memiliki kewajiban mengontrol.
Ia mencontohkan di negara maju seperti Jepang, kementerian keuangan selalu melakukan konferensi pers secara berkala setiap minggu tiga kali, yaitu di awal, tengah dan akhir minggu.
Untuk itu, saat menjadi menteri keuangan, pihaknya berusaha agar setiap minggu, atau setiap kebijakan yang dikeluarkan ada konferensi pers.
"Ini untuk menjelaskan langkah pemerintah, apa yang dilakukan, karena menyangkut turuna naiknya perekonomian," katanya.
Ia berharap,tradisi untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat tetap dijunjung tinggi sepeninggal dia dari Kementerian Keuangan nanti untuk menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Dalam cara perpisahan tersebut, ia mengungkapakn terimakasihnya kepada seluruh jajaran wartawan Forkem, yang selama ini meliput di Kementerian Keuangan.
Ia mengemukakan, dinamika hubungan yang terjadi baik selama dirinya belum menjabat hingga menjabat sebagai menkeu, merupakan sebuah alur yang wajar dalam kehidupan.
Ketua Forkem, Arif Sinaga, menyampaikan bahwa kehadiran Sri Mulayni di Departemen Keuangan memiliki kesan tersendiri.
Sebagai wartawan yang telah lama meliput di Departemen Keuangan, ia merasakan hubungan yang dinamis anyata Wartawan dengan Sri Mulyani.
(T.M041/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
