Hasyim: Perlu Ada Standarisasi Calon Kepala Daerah

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan, perlu ada standarisasi calon kepala daerah sehingga siapapun yang terpilih bisa melakukan tugasnya dengan baik.

"Harus ada standar kepala daerah. Perlu ada aturan khusus yang membahas pencalonan ini," kata Hasyim di kediamannya, pesantren Al Hikam II, Depok, Jawa Barat, Rabu.

Menurut Hasyim, persyaratan kepala daerah yang ada saat ini masih belum cukup, masih banyak celah yang dapat memunculkan calon-calon kepada daerah yang memiliki tingkat resistensi tinggi.

Munculnya calon kepala daerah yang sebenarnya tidak layak menjadi pemimpin, lanjutnya, merupakan bukti lemahnya persyaratan yang ada saat ini.

Menurut dia, gejala ini jelas harus segera disikapi pemerintah agar masyarakat tidak terjebak pada pilihan sendiri.

"Pemerintah harus melindungi rakyatnya, termasuk dalam persoalan calon pemimpinnya. Harus jelas ukuran standarnya," katanya.

Hasyim menyatakan, tidak sependapat dengan sejumlah kalangan yang menyatakan pemimpin biar ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat. Sebab, menurutnya, karakter masyarakat Indonesia masih belum mandiri dalam memilih, masih gampang terpengaruh oleh faktor lain seperti uang, popularitas, dan lain-lain.

Sementara partai politik sebagai lembaga rekrutmen kepemimpinan, tidak jarang juga terjebak pragmatisme, mengajukan atau mendukung calon hanya berdasar popularitasnya saja.

"Ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan," kata sekretaris jenderal Konferensi Cendekiawan Muslim Internasional itu.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus menyusun aturan baku soal kepala daerah yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi sehingga tidak ada partai politik yang berusaha menafsirkan berbeda-beda.

"Cacat moral jelas tidak pantas. Ini bukan soal pemasungan demokrasi, tapi tidak satu pun orang ingin dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki ilmu," katanya. (S024/K004)