Lemhannas: Pandemi COVID-19 ikut menginfeksi ketahanan nasional

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya menginfeksi manusia dari aspek kesehatan, tetapi juga ikut menginfeksi ketahanan nasional.

"Pandemi COVID-19 juga menginfeksi ketahanan nasional," kata Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas Prof Dadan Umar Daihani, Kamis.

Hal tersebut disampaikannya pada Forum Diskusi Gubernur Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa via Zoom, yang mengangkat tema "Ketahanan Nasional di Tengah Pandemi".

Dadan mengungkapkan bahwa untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 maka gerakan manusia haruslah dibatasi, tetapi jika gerakan manusia dibatasi maka perekonomian akan cenderung stagnan.

Jika ekonomi stagnan, kata dia, maka negara akan menghadapi resesi sehingga persoalan yang dihadapi sedemikian kompleks dan diperlukan kerja sama seluruh pihak untuk mengatasi COVID-19.

Dampak COVID-19, lanjut dia, dirasakan terhadap seluruh sektor, mulai kesehatan masyarakat, sosiokultural, ekonomi, hingga politik.

Ia mengatakan seluruh negara pun mengalami hal yang sama sebagai dampak COVID-19, bahkan angka kasusnya terus berfluktuasi dan kini menghadapi ancaman gelombang kedua.

Menurut dia, semua negara menghadapi tantangan yang sama dalam menghentikan serangan virus corona, namun sayangnya hingga saat ini solusi untuk memerangi COVID-19 pada lingkup internasional belum ditemukan.

Strategi politik yang diambil selama ini lebih menitikberatkan pada kelangsungan hidup masing-masing negara, bahkan masing-masing individu.

Untuk itu, Dadan mengatakan ketahanan nasional yang berbasiskan ketahanan insani sebagai dasar filosofi perlu dipertimbangkan sebagai strategi baru yang harus dilakukan.

Kemudian, kata dia, ketahanan sosial budaya dan ideologi perlu ditingkatkan dengan kohesivitas sosial serta pendidikan.

Ketahanan ekonomi berbasis prinsip kedaulatan dan kemandirian, lanjut dia, perlu diprioritaskan, disertai penurunanan tingkat kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.

Selain itu, kata Dadan, ketahanan politik, dalam arti kapasitas pemerintahan perlu dikuatkan dan pola manajemen sistem pemerintahan perlu dievaluasi guna meningkatkan harmonisasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.