"Kalau hal itu yang terjadi akan ada kiamat kecil dalam demokrasi di Indonesia," kata Priyo Budi Santoso kepada pers di Gedung DPR di Jakarta, Senin.
Dijelaskan Priyo, ketua umum partai-partai anggota koalisi dan menteri kabinet dari parpol yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah sepakat mengenai hal itu.
Menurut dia, pembentukan sekretariat bersama partai koalisi ini untuk mengkonsolidasikan anggota koalisi dan memberikan masukan-masukan kepada Presiden agar pemerintahan menjadi lebih kuat.
Namun Priyo mengakui, dengan terbentuknya sekretariat bersama partai koalisi dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dipercaya sebagai ketua harian, ada keterbatasan ruang gerak Partai Golkar meskipun tidak hilang seluruhnya.
Di tempat terpisah, pengamat politik dari CSIS J Kristiadi mengatakan, pembentukan sekretariat bersama partai koalisi bisa mengarah pada terbentuknya oligarki politik di Indonesia.
Jika hal ini sampai terjadi, katanya, maka akan mempersempit ruang gerak partai politik dan mereduksi demokrasi dalam politik transaksional.
"Saya mengimbau masyarakat untuk terus mencermati dan mengawal pembentukan sekretariat bersama agar tidak terjadi oligarki politik," katanya.
Kristiadi memperkirakan sekretariat bersama ini merupakan koalisi transaksional dan tidak memiliki platform yang jelas.
Menurut dia, koalisi ini tidak akan bertahan lama, paling lama hanya sampai 2013 dan setelah itu situasinya akan lain lagi karena partai-partai akan menghadapi pertarungan pada 2014.
Priyo juga belum bisa menyebutkan, apakah sekretariat bersama partai koalisi ini akan berlanjut sampai 2014.
"Saya belum bisa menyebutkannya sekarang karena situasinya bisa berubah lagi," katanya.
(T.R024/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
