Ganjar bersama KPU-Bawaslu bahas skenario darurat pilkada saat pandemi

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar rapat koordinasi bersama jajaran KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri guna membahas skenario penanganan kondisi darurat pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di 21 kabupaten/kota di provinsi ini saat pandemi COVID-19.

"Kami sengaja menggelar rapat ini untuk memastikan persiapan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, tadi hadir komplit, KPU, Bawaslu, Polda, Kodam, DPRD semuanya hadir. Intinya, Insya Allah kita siap melaksanakan pesta demokrasi ini," kata Ganjar usai rakor di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis.

Orang nomor satu di Jateng itu menjelaskan pada rakor dibahas secara khusus mengenai rencana-rencana darurat dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan bencana alam, termasuk salah satunya adalah naiknya level aktivitas Gunung Merapi.

Termasuk bagaimana mekanisme dan strategi yang dilakukan jika kondisi darurat itu terjadi saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020.

Baca juga: Ganjar tidak izinkan potensi kerumunan di Jateng

"Ada beberapa skenario kontijensi yang sekarang harus disiapkan, baik soal bencana, COVID-19 maupun lainnya. Ada beberapa catatan tadi yang disampaikan, serta harus segera dicarikan solusi, termasuk bagaimana mengantisipasi kerumunan dan lainnya," ujarnya.

Ganjar menyebutkan dalam rakor terungkap bahwa ada beberapa petugas KPPS yang menolak melakukan tes cepat sehingga diusulkan ada mekanisme penggantian dan meminta penyelenggara pemilu berkomunikasi dengan pusat.

"Kalau mengganti tidak mudah, maka diharapkan ada PKPU yang memberikan kewenangan dalam kondisi darurat, penyelenggara di daerah cepat bisa mengganti, termasuk persoalan KTP elektronik, kita minta Disdukcapil segera membereskan," katanya.

Selain itu, ada dua daerah di Jateng yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, tapi dalam bayang-bayang ancaman bencana alam berupa erupsi Gunung Merapi yakni Kabupaten Klaten dan Boyolali.

Dalam rakor tersebut sudah disepakati bahwa KPU memiliki rencana memindahkan TPS ke tempat-tempat pengungsian.

Baca juga: Jateng masuk tiga besar terbaik nasional penanganan COVID-19

"Termasuk saya minta KPU menyiapkan skenario kepada pasien COVID-19 yang isolasi baik di rumah sakit, tempat karantina maupun isolasi mandiri di rumah. Tadi sudah dicatat semuanya, Insya Allah semuanya siap," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan simulasi dan pengiriman logistik pilkada ke 21 kabupaten/kota.

"Saat ini sedang disortir dan dilipat, untuk dilanjutkan 'packing', target kami awal Desember logistik sudah bergerak ke kecamatan dan H-1 sudah sampai ke TPS," katanya.

Yulianto juga mengakui ada sejumlah kendala saat persiapan Pilkada serentak 2020, salah satunya ada sejumlah petugas yang mengundurkan diri hingga ada yang menolak tes cepat.

"Memang ada kendala, sebagian petugas enggan 'rapid test' tapi kami terus lakukan pendekatan karena ini persyaratannya," ujarnya.

Baca juga: Usulan IDI tunda libur akhir tahun disepakati Gubernur Jateng

Terkait antisipasi bencana alam, khususnya erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten dan Boyolali, KPU Jateng sudah melakukan pemetaan dan merencanakan sejumlah skenario penanganan.

"Sudah kami petakan semuanya karena memang di dua daerah itu, sudah ada yang mengungsi. Nanti rencananya, kami memiliki skema membuat TPS di dekat tempat-tempat pengungsian," katanya.

Ke-21 kabupaten/kota yang menggelar pilkada adalah Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, dan Kota Surakarta.

Baca juga: Jawa Tengah jadi provinsi terbaik keterbukaan informasi publik

Kemudian, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak.