PLO Setuju Presiden Abbas Berunding

Ramallah, Tepi Barat (ANTARA News) - Presiden Mahmud Abbas, Sabtu, mendapat lampu hijau dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk memulai perundingan damai tidak langsung dengan Israel kendati sejumlah faksi Palestina lain menentangnya.

Penasehat Presiden Mahmud Abbas, Yasser Abed Rabbo, mengatakan, Komite eksekutif PLO telah menyetujui keikutsertaan Abbas dalam perundingan tidak langsung yang digagas Amerika Serikat (AS) itu.

Mayoritas delegasi yang menghadiri pertemuan PLO itu merestui perundingan itu sekalipun terjadi perpecahan menjelang pertemuan antara Partai Fatah yang mendukung Abbas dan faksi-faksi lain.

Persetujuan itu dimaksudkan untuk "memberi kesempatan serius kepada proses perdamaian" yang didasarkan pada jaminan dan kepastian AS berkaitan dengan proyek pemukiman Yahudi di atas tanah rakyat Palestina.

Persetujuan tersebut juga didasarkan pada bahaya yang menyertai proyek pemukiman tersebut serta kebutuhan Palestina untuk menghentikannya, kata Rabbo.

Ia lebih lanjut mengatakan, Gedung Putih akan mengambil sikap tegas terhadap provokasi apapun yang dapat mempengaruhi proses dan perundingan perdamaian.

Pihak Palestina diperkirakan menyampaikan penerimaan resmi mereka kepada Utusan Khusus Presiden Obama untuk Timur Tengah, George Mitchell, Sabtu.

Dalam misinya itu, Mitchell bertemu para pemimpin Israel dan Palestina. Presiden Abbas sendiri akan bertemu lagi dengan Mitchell.

Menurut Rabbo, Presiden Abbas akan mengumumkan awal empat bulan perundingan damai tidak langsung itu dilangsungkan di antara kota Yerusalem, Ramallah (kota Tepi Barat), dan Washington DC.

Presiden Abbas sebelumnya menolak keras dimulainya kembali perundingan Israel tanpa dukungan Liga Arab dan PLO yang pecah menjelang pertemuan Ramallah.

"Kami yakin, janji-janji Amerika tidak mewakili adanya cukup jaminan bahwa proses (perundingan) itu akan memberikan hasil nyata," kata Qais Abu Laila dari Barisan Demokratis Pembebasan Palestina.

Kubu Hamas yang berkuasa sejak 2007 mengecam keputusan PLO yang mendukung Presiden Abbas maju ke meja perundingan.

Juru Bicara Hamas, Fawzi Barhum, mengatakan, organisasi payung (PLO) ini "sudah kehilangan semua legitimasinya".

"Keputusan ini merupakan dorongan baru bagi penjajah dan kebijakan-kebijakan pemukimannya; hanya melayani kepentingan mereka dan orang-orang Amerika," katanya.

Di tengah perpecahan antarfaksi rakyat Palestina dalam menyikapi dukungan PLO, Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak, justru menyambut baik keputusan Palestina tersebut.

Ia bahkan berharap kedua pihak dapat melanjutkan proses perundingan damai tak langsung itu ke perundingan langsung, serta mencapai terobosan untuk mencapai kesepakatan.

Sebelumnya Liga Arab menegaskan dukungannya pada pemulihan perundingan damai tidak langsung Palestina-Israel itu.

Dukungan Liga Arab itu disampaikan setelah Presiden Barack Obama memberikan jaminan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas.

Namun, menurut laporan yang dikutip AFP, dukungan itu diberikan Liga Arab di tengah kurangnya pendirian Israel dalam menciptakan perdamaian dengan Palestina.

Liga Arab juga menegaskan dukungannya pada apa yang telah disepakati pada 2 Maret 2010 sehubungan dengan waktu perundingan damai tidak langsung Palestina-Israel itu.

Pada KTT Liga Arab di Sirte Libya Maret lalu, Sekjen Liga Arab Amr Moussa sempat mengingatkan negara-negara Arab agar bersiap menghadapi kemungkinan kegagalan total proses perdamaian Palestina-Israel.

Proses perundingan perdamaian Israel-Palestina macet sejak Desember 2008. Amerika Serikat (AS) berupaya mengembalikan kedua pihak ke meja perundingan sejak Prasiden Barack Obama berkuasa.

Palestina mundur dari kesepakatannya untuk memulai perundingan tidak langsungnya dengan Israel yang digagas AS dua pekan lalu setelah Tel Aviv mengumumkan rencana pembangunan 1.600 rumah baru itu.

AS berupaya menekan Israel namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak bersedia membekukan pembangunan perumahan baru tersebut.

Sebaliknya Netanyahu mengatakan desakan Washington agar Tel Aviv membekukan pembangunan perumahan baru dapat menghalangi proses perundingan perdamaian Israel-Palestina selama setahun.

AFP/R013/B002